TribunPontianak/

Bappeda Sosialisasi Penerapan RTRW Kubu Raya

Agar masyarakat tidak salah paham dalam melaksanakan tata ruang dalam pemanfaatan tata ruang,

Bappeda Sosialisasi Penerapan RTRW Kubu Raya
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID / MADROSID
Wakil Bupati Kubu Raya Hermanus saat menghadiri acara sosialisasi RTRW dari Bappeda Kubu Raya, di Aula Kantor Bupati Kubu Raya, Jumat (18/5/2017). 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Madrosid

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBU RAYA - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kubu Raya melaksanakan sosialisasi penerapan peraturan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), kepada seluruh komponen masyarakat serta instansi pemerintah, di Aula Kantor Bupati Kubu Raya, Jumat (19/5/2017).  Sosialisasi dihadiri sejumlah SKPD, camat serta tokoh masyarakat.

Sebelumnya, proses RTRW Kabupaten Kubu Raya, mulai dicanangkan pada pemerintahan Rusman Ali-Hermanus sejak tahun 2014. Sehingga lahir peraturan daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kubu Raya 2016-2036.

Kepala Bappeda Kubu Raya, Yusran Hanizam mengatakan sosialisasi bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap seluruh masyarakat dan semua instansi pemerintah hingga jajaran instansi vertikal.

"Agar masyarakat tidak salah paham dalam melaksanakan tata ruang dalam pemanfaatan tata ruang," ujarnya.

Menurut Hanizam RTRW Kabupaten Kubu Raya telah memiliki perdakan, sebagai dasar dalam penerapannya di masyarakat. Sehingga saat ini, pemerintah melalui Bappeda berupaya agar RTRW bisa diterapkan secara maksimal dalam hal membangun daerah.

"Tahapan sosialisasi mengharapkan semua komponen masyarakat mengetahuinya dan memahaminya. Jadi tidak hanya pemerintah saja jadi semua pihak dan masyarakat. Bagaimana tata ruang kita dipahami, tentang pemanfaatan tata ruang. Sehingga masyarakat bisa merencakan tata ruang sesuai dengan yang telah ditetapkan. Agar tak ada penyalah gunaan tata ruang. Tujuannya adalah pengoptimalan terhadap tata ruang kita," jelasnya.

Lahirnya, RTRW Kubu Raya sendiri telah melewati sejumlah evaluasi baik itu di Kalbar dan di Kementrian.

"RTRW Kita ini sudah dievaluasi oleh propinsi dan kementrian. Saat ini, sudah berlaku, ini tahap sosiliasasinya saja agar bisa diterapkan merata oleh masyarakat," tuturnya. 

Wakil Bupati Kubu Raya, Hermanus mengungkapkan keberadaan RTRW, hukumnya wajib. Sebab, RTRW, juga akan menjadi dasar dalam penyusunan rancangan pembangunan daerah.

"Dalam proses, pembuatan RTRW harus partisipatif. Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten, belum bisa ditetapkan karena untuk penentuannya harus ada rekomendasi. Setelah ada rekomendasi baru diusulkan ke dprd, untuk dibuatkan dan kita sudah semuanya tinggal sekarang penerapannya melalui sosialisasi ini," ujarnya.

Hermanus menuturkan bahwa dalam pembantukan RTRW, beberapa tahun silam. Pemerintahan telah berupaya keras. Menjadikan proses pembuatannya pada waktu itu sebagai priroritas. Karena ini, sebagai arah untuk dasar dalam pemanfaatan ruang.

"2014 kemudian kita programkan dan kita sampaikan ke DPRD agar bisa dibahas dalam rapat. Sampai akhir 2014 pada waktu itu harapan kita bisa segera memiliki tapi DPRD belum dapat menyetujui. Karena memang ada beberapa kelemahan-kelemahannya. Dan sampai 2015 kita usulkan, akhirnya pada Desember 2015 bisa disetujui. Namun ini, masih harus dievaluasi kembali," ungkapnya.

Setelah berjalan, proses perbaikan dilakukan. Baru menyampaikan kembali ke kemetrian untuk mendapatkan rekomendasi. Dan pada desember tahun 2016 baru disetujui. Sebagai dasar untuk perda.

"Dasar ini, bukan hanya milik pemerintah daerah tapi seluruh stakeholder. Dan dari sosilisasi bisa dipahami oleh semuanya seluruh masyarakat. Walaupun RTRW kami ini masih bersifat jurnal penetapan donasi yang sangat umum. Tapi ini akan menjadi dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang seluruhnya. Dari ruang perekonomian, perindustrian dan lain sebagainya," pungkasnya.

Penulis: Madrosid
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help