Inovasi Pelayanan Publik 2017 Pemprov Kalbar TOP 99
TOP 99, terdiri dari 20 Kementerian, 3 Lembaga, 21 Provinsi, 34 Kabupaten 15 Kota, 2 BUMN, dam 4 BUMD.
Penulis: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano | Editor: Rizky Zulham
Citizen Reporter
Rinto
Humas Pemprov Kalbar
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA – Dalam kompetensi inovasi pelayanan publik 2017 Pemprov Kalbar masuk TOP 99 dari 3.054 inovasi pelayanan publik yang terdaftar di sistem inovasi pelayanan publik (SiNovik) di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
TOP 99, terdiri dari 20 Kementerian, 3 Lembaga, 21 Provinsi, 34 Kabupaten 15 Kota, 2 BUMN, dam 4 BUMD.
Keberhasilan Pemrov Kalbar mencapai TOP 99 di raih dalam inovasi pelayanan publik 2017, dengan judul "Bang Elis Hadir, Kampung Kami Jadi Terang." Singkatan BANG ELIS berasal dari pembangkit energi listrik tenaga matahari di daerah pedalaman Kalbar.
“Ini adalah hasil capaian yang luar biasa, kita bisa masuk di TOP 99 dari jumlah 3.054 inovasi pelayanan publik 2017. Semua ini tentunya tidak lepas dari kerja keras kita bersama, terutama Bapak Gubernur Kalbar Drs. Cornelis, MH yang selalu mendukung setiap program yang bermanfaat bagi masyarakat di Kalimantan Barat,” ungkap Christiandy di Kantor Kemenpan RB.
Baca: Ramalan Zodiak Anda Hari Ini! Kesehatan Aquarius: Jangan Konsumsi Makanan Ini
Pemprov Kalbar, berkomitmen dalam penyediaan kebutuhan dasar listrik bagi masyarakat khususnya masyarakat pedalaman yang belum pernah terjamah infrastruktur listrik dari Pemerintah. kita juga berharap, dengan terbagunnya pembangkit energi listrik tenaga matahari di sebagian kabupaten di kalbar, dapat menjadi contoh bagi kabupaten lainnya, dalam pemanfaatan energi matahari yang ada,” tutur Christiandy Sanjaya
Penetapan Top 99 dilakukan berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No 20/2017 tentang penetepan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2017.
Untuk selanjutnya, Tim Independen akan melakukan wawancara untuk penilaian terhadap Top 99 menuju Top 40.
Di hadapan tim panel independen, di dampingi Kadis Pertambangan dan Nenergi, Ansfridus J. Andjioe, kepala Biro Organisasi, Bahtiar A, Christiandy Sanjaya mengatakan dari 2109 desa yang ada di Provinsi Kalbar, sebanyak 729 desa belum terlayani aliran listrik dari PLN sehingga menyebabkan masyarakat pada desa yang umumnya berada di pedalaman tersebut belum pernah merasakan infrastruktur listrik yang seharusnya disediakan oleh negara di desanya.
Hal ini menyebabkan rasio desa berlistrik di Kalbar baru mencapai 65,43% serta rasio elektrifikasi Kalbar baru mencapai 77,76%, masih dibawah rata-rata nasional 87 %.
Sejak Tahun 2013–2016 dibangun di 7 lokasi, Total kapasitas pembangkit 63 kWp (kilo watt peak), Total biaya Rp 13,5 M. Tahun 2017 rencana dibangun di 4 lokasi dengan anggaran Rp 10,6 M, sedangkan untuk Tahun 2018 direncanakan dibangun di 7 lokasi dengan anggaran Rp 23 M.
Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) merupakan salah satu jawaban dari permasalah listrik masyarakat didaerah pedalaman karena pembangunannya dapat dilakukan dilingkungan wilayah lokal tanpa harus menunggu aliran atau infrastruktur listrik dari PLN, hal ini menjadi penting karena daerah-daerah pedalaman tersebut berada relatif jauh dari tiang listrik terakhir di daerah lainnya disertai medan yang terjal dan berliku. Cahaya matahari juga merupakan energi yang senantiasa tersedia setiap hari di bumi khatulistiwa dengan intensitas yang cukup tinggi dibanding daerah lain di Indonesia, “Ungkap” Christiandy Sanjaya.