Ukur Angka Kemiskinan, Cornelis Ajak Provinsi, Kabupaten dan Kota Duduk Satu Meja

Rasa-rasanya di Kalbar ini dalam setahun masyarakat kita tidak mungkin belanja Rp 300 ribu setahun.

Ukur Angka Kemiskinan, Cornelis Ajak Provinsi, Kabupaten dan Kota Duduk Satu Meja
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID / Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
Gubernur Kalimantan Barat menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kalimantan Barat Akhir Tahun Anggaran 2016 dalamRapat Paripurna Istimewa (PSL) di ruang paripurna Kantor DPRD Kalbar, Jumat (21/4/2017). 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridhoino Kristo Sebastianus Melano

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Gubernur Kalbar, Cornelis mengatakan hal penting yang menjadi sorotan ialah masalah kemiskinan dan perdagangan perbatasan.

Masalah kemiskinan ini sebenarnya, kata Cornelis, kabupaten kota dan provinsi perlu duduk satu meja untuk mengukur angka kemiskinan.

"Rasa-rasanya di Kalbar ini dalam setahun masyarakat kita tidak mungkin belanja Rp 300 ribu setahun. Karena sektor pertanian kita relatif baik," katanya, Jumat (21/4/2017).

Kemudian masalah perbatasan. Pembangunan perbatasan, border dan lain-lain harus ada yang diperbaiki yaitu mengenai perjanjian bilateral antara Indonesia dan Malaysia.

Ini yang belum diperbaiki. Kalau sudah diperbaiki dan Indonesia boleh impor ekspor perdagangan barang dan lalu lintas orang lebih mudah.

Sementara ini saja untuk daerah Badau dengan daerah Aruk, kendaraan bermotor tidak bisa masuk keluar dan harus ke Entikong.

Masalah ini sudah dirapatkan dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kuching Malaysia beberapa waktu lalu. Rekomendasi ini dibawa ke Kemenlu oleh Konjen Indonesia. Mungkin akan dilanjutkan dalam rapat di Manila.

"Kalau ini sudah diperbaiki dapat mengatasi masalah kemiskinan. Karena beras, karet termasuk industri setengah jadi seperti sawit dan lainnya bisa dijual langsung ke Malaysia," beber Cornelis.

Persoalan lain Kalbar saat ini tidak memiliki pelabuhan ekspor sehingga harus dibawa ke Jakarta, Belawan, Surabaya dan Semarang.

Hal ini menyebabkan biaya mahal. "Ini persoalan-persoalannya. Itu yang penting masalah kemiskinan dan perdagangan perbatasan karena itu menjangkaunya sulit. Perlu duduk satu meja," ungkapnya. 

Penulis: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help