TribunPontianak/

Resolusi Parleman Eropa Tentang Minyak Sawit Bikin Pemerintah dan Pengusaha Gerah

Hal ini semakin memperjelas bahwa tidak ada niatan dari perusahan dan pemerintah untuk bisa meyelesaikan masalah demi masalah yang ada

Resolusi Parleman Eropa Tentang Minyak Sawit Bikin Pemerintah dan Pengusaha Gerah
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID / FILE
Sawit 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Nasaruddin

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Direktur Eksekutif Link-Ar Borneo, Agus Sutomo mengatakan, Resolusi parleman Eropa tentang minyak sawit dan deforestrasi hutan pada 4 April, membuat kalangan pengusaha dan pemerintah gerah dan reaktif.

Hal ini dapat dimaklumi karena Indonesia merupakan satu di antara penghasil minyak sawit terbesar di dunia. Namun yang paling penting seharusnya adalah meletakkan substansi dari resolusi tersebut pada tempatnya, dengan melakukan evaluasi secara keseluruhan dampak negative dan positif dari pembukaan perkebunan sawit secara. "Sehingga akan didapat pembanding yang objektif,” kata Bung Tomo, sapaannya, Jumat (21/4/2017)

Tomo melanjutkan, tuduhan yang dilemparkan elit politik dan para pengusaha perkebunan sawit di satu sisi pihaknya maklumi sebagai bentuk kekhawatiran pasar yang akan terganggu. Namun di sisi lain, justru pihaknya memandang, menunjukan adanya kelemahan atau kesalahan yang coba ditutupi dengan meyalahkan pihak lain.

“Hal ini semakin memperjelas bahwa tidak ada niatan dari perusahan dan pemerintah untuk bisa meyelesaikan masalah demi masalah yang ada. Bukan kemudian reaktif dan menuding pihak-pihak lain melakukan kampaye negative atas produk minyak sawit,” katanya.

Menurutnya, pada 1970 pemerintah Indonesia mengeluarkan surat pelarangan ekspor kelapa alam dan turunannya. Dimana kelapa alam merupakan usaha produksi masyarakat, sehingga membuat petani kelapa terjun bebas dan menjadi kolep.

“Hal ini akibat dari tekakan internasional. Dalam hal ini adalah pengusaha dan pemerintah USA. Yang ingin saya sampaikan adalah tidak ada perlindungan atas petani kelapa, namun justru pemerintah mengikuti keinginan Negara lain,” kesalnya.

Berbeda dengan sawit, dimana pemerintah sangat reaktif. “Pertanyaannya apakah karena dikuasai oleh pengusaha/pemodal sehingga reaktif menanggapi resolusi parlemen eropa?” katanya.

Penulis: Nasaruddin
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help