TribunPontianak/

Dewan: Contoh Semarang Dalam Pengelolaan Kos-Kosan

Satu diantara Anggota DPRD Kota Pontianak, Amelia Atika, yang menuturkan kalau ia merasa miris dengan tingginya angka asusila di Kota Khatulistiwa ini

Dewan: Contoh Semarang Dalam Pengelolaan Kos-Kosan
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID / SYAHRONI
Anggota DPRD Pontianak, Amelia Atika 

Pemilik kos harus menghubungi orangtua penghuni kos itu.

“Pemilik kos juga harus berkoordinasi, dan jangan lupa ada jam malam. Ini akan meminimalisir tindak asusila tersebut. Selain setiap hari kos-kosan mereka dipantau,” sarannya.

Amelia yang pernah mengeyam pendidikan di kota orang lain menuturkan pengalamannya ketika kuliah di Semarang.

Saat itu ia sampaikan ketika mengekos di sana, KTP dan nomor telepon orangtua jadi syarat wajib.

Bahkan setiap tamu pun harus melewati penjaga kos sehingga tamu tak bisa bertindak sembarang, langsung masuk ke kamar kos.

Ia menginginkan hal itu juga dilakukan di Pontianak oleh para pemilik kos.

"Jika ada tamu, jangan dibiarkan. Dengan adanya pembiaran, sama saja pemilik kos itu mendukung adanya tindak asusila. Itu sangat tidak terpuji,” tegasnya.

Selain itu Amelia juga katakan dalam menekan angka asusila si Kota Pontianak tak hanya Satpol-PP dan pemilik kos, tapi Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) harus melakukan pendataan para penduduk sementara yang ada di Kota Pontianak.

“Ketika si A melakukan tindak asusila, akan ada data dirinya dan alamat kos dengan jelas dan nomor telepon orangtua. Mereka ini kan datang jauh ke Pontianak untuk menuntut ilmu, diharapkan lulus dan dapat membanggakan orangtua, bukan justru membawa berita tidak baik,” jelasnya.

Penulis: Syahroni
Editor: Mirna Tribun
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help