TribunPontianak/

Citizen Reporter

Kemenkeu RI Sosialisasi Pengelolaan Dana Transfer Daerah di Ketapang

Hal demikian guna melakukan yang terbaik terhadap pengelolaan keuangan daerah. Karena saat ini memasuki tahapan pelaksanaan APBD TA 2017.

Kemenkeu RI Sosialisasi Pengelolaan Dana Transfer Daerah di Ketapang
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA
Asisten I Setda Ketapang, Donatus Franseda mewakili Bupati Ketapang, Martin Rantan membuka sosialisasi kebijakan pengelolaan dana trasnfer ke daerah di Hotel Aston Ketapang, Rabu (19/4). 

Citizen Reporter
Alwiadi
Peliputan Humas dan Protokol Setda Ketapang

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI menyelenggarakan Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah Tahun Anggaran (TA) 2017 di Hotel Aston Ketapang, Rabu (19/4). Sosialiasi ini dibukan Bupati Ketapang, Martin Rantan melalui Asisten I Setda Ketapan, Donatus Franseda.

Kegiatan diikuti 70 peserta dari seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Ketapang. Serta Drs Heronimus Tanam Asisten III Setda Ketapang, kepala SKPD, kepala badan, jajaran Foruk Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkofimda) dan lainnya.

Bertindak sebagai narasumber yakni Sandi firdaus Kasubdit DAK Fisik Kemenkeu RI dan Eko Nur Subagyo Kasi Subdit Data Keuangan Daerah. Serta Bramadhona Staf Seksi Alokasi Subdit DAK Fisik, Ahmad Bilal Mawardi Staf Perencanaan Subdit DAK Fisik.

Tujuannya mendorong pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) agar sehat, efisiensi dan efektif.

Baca: Pria Berpakaian Preman Tangkap Oknum Petugas Syahbandar Teluk Melano

Mendorong penyerapan APBD agar oftimal dan tepat waktu. Serta mengurangi uang kas atau simpanan Pemerintah Daerah yang tidak wajar.

Donatus Franseda membacakan sambutan Bupati mengatakan dalam rangka pelaksanaan APBD Ketapang TA 2017. Maka Bupati mengajak semua yang hadir pada sosialisasi ini untuk membangun komitmen bersama.

“Hal demikian guna melakukan yang terbaik terhadap pengelolaan keuangan daerah. Karena saat ini memasuki tahapan pelaksanaan APBD TA 2017,” kata Franseda.

Franseda menuturkan desentralisasi pengelolaan keuangan daerah merupakan amanah reformasi di bidang otonomi daerah. Tujuannya untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan partisipatif.

Halaman
12
Penulis: Subandi
Editor: Rizky Zulham
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help