Citizen Reporter

UU Keterbukaan Informasi Publik Dorong Pemerintah Untuk Transparan dan Akuntabel

Keterbukaan Informasi Publik mempunyai makna yang luas, karena semua pengelolaan badan-badan publik harus dipertanggungjawabkan.

UU Keterbukaan Informasi Publik Dorong Pemerintah Untuk Transparan dan Akuntabel
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA
Abdul Muhid SH, PO Pengembangan Jaringan dan Lembaga Perkumpulan Bantuan Hukum Kalimantan (PBHK) 

Citizen Reporter
Abdul Muhid, SH
PO Pengembangan Jaringan dan Lembaga Perkumpulan Bantuan Hukum Kalimantan (PBHK)

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Undang-undang (UU) nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan dan Informasi Publik telah diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan telah berlaku efektif pada tanggal 30 April 2010.

"Keterbukaan Informasi Publik mempunyai makna yang luas, karena semua pengelolaan badan-badan publik harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat," ungkap Abdul Muhid SH, PO Pengembangan Jaringan dan Lembaga Perkumpulan Bantuan Hukum Kalimantan (PBHK), Selasa (18/4/2017).

Baca: Evaluasi Pegawai Sebagai Tolak Ukur Kinerja Pemkab Kubu Raya

Lanjutnya, badan publik tersebut antara lain yaitu lembaga Legislatif, Eksekutif, Yudikatif dan organisasi masyarakat yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari dana publik, terkena kewajiban untuk menyampaikan informasi secara terbuka.

"Dengan adanya undang-undang ini, diharapkan masyarakat bisa berperan aktif untuk mengontrol jalannya pemerintahan, demi terwujudnya penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang transparan dan bertanggungjawab," sambungnya.

Penulis: Tito Ramadhani
Editor: Rizky Zulham
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help