TribunPontianak/

Dahlan Iskan Dituntut Enam Tahun Penjara

Jaksa penuntut umum menyatakan, Dahlan selaku direktur utama bersalah dalam kasus pelepasan aset BUMD Provinsi Jawa Timur, PT Panca Wira Usaha.

Dahlan Iskan Dituntut Enam Tahun Penjara
Wartakotalive.com/Dany Permana
Mantan Dirut PLN Dahlan Iskan (kiri) didampingi kuasa hukumnya Yusril Ihza Mahendra (kanan) saat keluar dari Ruang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jakarta, Selasa (16/6/2015). 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SIDOARJO - Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan dituntut pidana penjara 6 tahun dan denda Rp750 juta subsider 6 bulan penjara pada persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya di Sidoarjo, Jawa Timur.

"Menyatakan terdakwa Dahlan Iskan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," kata Jaksa Penuntut Umum Trimo saat membacakan tuntutannya di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya di Sidoarjo, Jumat (7/4/2017).

Baca: Perjalanan Dahlan Iskan dari Anak Desa, Bos Media, Pejabat Tinggi Sampai Masuk Penjara

Jaksa penuntut umum menyatakan, Dahlan selaku direktur utama bersalah dalam kasus pelepasan aset BUMD Provinsi Jawa Timur, PT Panca Wira Usaha.

Dalam persidangan ini, jaksa mewajibkan membayar ganti rugi Rp 8,3 miliar kepada terdakwa Dahlan Iskan dan PT Sempulur Adi Mandiri, dengan pembagian terdakwa Rp 4,1 miliar.

Baca: Berstatus Tersangka, Dahlan Iskan Minta Izin Berobat ke Tiongkok

"Jika tidak dibayar hingga ada keputusan hukum tetap (inkrah), diganti dengan penjara selama 3 tahun 6 bulan," ujarnya.

Menurutnya, pelepasan aset PT Panca di Kediri dan Tulungagung pada 2003 banyak melanggar prosedur sehingga menyebabkan kerugian negara Rp 11 miliar.

Di antaranya transaksi sudah dilakukan dengan PT Sempulur Adi Mandiri, perusahaan pembeli aset, sebelum pembukaan penawaran dan RUPS.

"Terdakwa Dahlan dinyatakan melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP," katanya.

Sementara itu, Dahlan Iskan mengaku tidak kaget dengan tuntutan jaksa tersebut karena kejaksaan sejak awal memang telah mengincar supaya dirinya masuk penjara.

"Jadi tentu dituntut setinggi-tingginya meskipun tadi jelas saya tidak terima uang apa pun," kata dia usai persidangan.

Sebelumnya, Dahlan ditetapkan tersangka karena dugaan pelanggaran penjualan aset PWU di Kediri dan Tulungagung pada tahun 2003 lalu.

Waktu itu, Dahlan menjabat Direktur Utama PT PWU dua periode, dari tahun 2000 sampai 2010.

Sebelum Dahlan, penyidik terlebih dahulu sudah menetapkan mantan Kepala Biro Aset PT PWU, Wishnu Wardhana sebagai tersangka. (Antara)

Editor: Mirna Tribun
Sumber: Antara
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help