Sutarmidji Akan Tindak Tegas PNS Terlibat Pungli

Dukungan masyarakat sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi.

Sutarmidji Akan Tindak Tegas PNS Terlibat Pungli
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID / SYAHRONI
Saat Wali Kota Pontianak, Sutarmidji menandatangani MoU bersama Gemawan dan TII. 

Laporan Tribun Pontianak Pontianak, Syahroni

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTOANAK - Kota Pontianak menduduki urutan keempat terbaik Indeks Persepi Korupsi dari 11 kota di Indonesia berdasarkan hasil yang dirilis oleh Transparency International Indonesia (TII).

Wali Kota Pontianak, Sutarmidji menuturkan, Pontianak mengantongi skor 58 setelah Banjarmasin urutan pertama, diikuti Surabaya urutan kedua dan Semarang di posisi ketiga.

“Semakin mendekati skor 100 menunjukkan komitmen dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di Pontianak semakin baik, kita berupaya ke arah itu. Tahun ini mudah-mudahan lebih baik lagi,” ujar Wali Kota Pontianak, Sutarmidji usai menjadi pemateri dalam seminar publik sekaligus penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) di Aula Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) Kantor Wali Kota Pontianak, Senin (20/3/2017).

Midji, berharap dengan ditandatanganinya MoU antara Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak dengan TII dan Lembaga Gemawan, integritas sektor publik di Kota Pontianak semakin baik.

Demikian pula integritas pelaku tata kelola pemerintahan Kota Pontianak juga semakin baik dan transparan.

Wali Kota Dua Periode ini, berharap tidak terjadi kasus-kasus korupsi dan pungli, mudah-mudahan ini bisa diresapi dan menjadi perhatian oleh jajaran Pemkot Pontianak dan masyarakat Pontianak.

Ia katakan juga bahwa untuk membangun suatu tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi, bukan hanya dari kalangan aparatur saja, melainkan juga masyarakatnya.

"Dukungan masyarakat sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi. Sebagai contoh, pelayanan perizinan yang sudah dibuka secara online untuk menghapus pungutan liar (pungli)," ucapnya.

Namun Midji menyayangkan masyarakat yang memanfaatkan pelayanan online masih terbilang sedikit.

“Kalau memang ada oknum aparatur yang meminta imbalan kepada masyarakat atas pelayanan yang diberikan, laporkan saja ke saya, akan saya tindak tegas,” katanya.

Penulis: Syahroni
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help