TribunPontianak/

Pengamat Hukum Nilai Pungli Penyakit Masyarakat

Pungli susah untuk diberhentikan karena terkadang, jika ada masyarakat yang melakukan tindakan suap untuk memberikan pungutan enggan melaporkan.

Pengamat Hukum Nilai Pungli Penyakit Masyarakat
Ilustrasi Pungli

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridho Panji Pradana

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pengamat Hukum Untan Hermansyah menuturkan pungli, korupsi maupun atau apapun sebagainya sudah menjadi penyakit masyarakat, sudah masuk ked alam bagian masyarakat dari berbagai lapisan baik birokrasi, dan sebagainya. Berikut analisanya:

Dengan terungkapnya pungli di Kabupaten Ketapang dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh pihak kepolisian ataupun satgas pungutan liar (saber pungli) yang dibentuk sesuai arahan Presiden Joko Widodo wajib mendapat apresiasi.

Namun hal tersebut sebenarnya seperti fenomena gunung es, baru hal kecil yang tertangkap dan ketahuan padahal masih ada banyak bagian kasus pungli di bagian-bagian lainnya.

Saber pungli maupun kepolisian harus menjadikan masyarakat sebagai mitra kerja dalam memberantas pungli, karena tanpa disadari masyarakat yang punya andil dan partisipasi membantu untuk mengungkap kasus-kasus yang ada, karena hal tersebut terjadi dalam lingkungan masyarakat, masyarakatlah yang lebih mengerti dan tahu.

Baca: Ermanysah : Kalau Pungli Tak Ada Pasti Daerah Semakin Maju

Maka dari itu, saber pungli maupun kepolisian sendiri harus menggandeng masyarakat, dan menjaga serta memberikan perlindungan kepada masyarakat yang memberikan laporan seperti merahasiakan identitas pelapor dan sebagainya.

Pungli susah untuk diberhentikan karena terkadang, jika ada masyarakat yang melakukan tindakan suap untuk memberikan pungutan enggan melaporkan telah terjadi pungli oleh oknum terkait karena masyarakat sendiri merasa akan mendapat keuntungan jika memberikan suap tersebut, seperti dipermudah urusan sampai dengan iming-iming mendapat pekerjaan.

Artinya pemberantasan pungli sendiri memang lebih efisien menggunakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) karena ditemukan bukti langsung seperti uang, namun OTT akan sulit dijalankan jika tidak adanya kerjasama dengan masyarakat, tim saber pungli maupun kepolisian harus bekerjasama dengan masyarakat agar mendapat informasi untuk mengungkap kasus pungli.

Pungli dan sejenisnya memiliki dampak yang luar biasa, seperti dipelayanan dalam masyarakat jika terjadi pungli, pihak birokrasi yang melakukan pungli akan memperlambat proses yang diperlukan masyarakat, akan adanya sikap diskriminatif karena akan mengutamakan yang 'menyetor', hal ini menimbulkan kerugian yang besar, bukan saja sosial, politik, dan pemerintahan namun semua elemen.

Pelaku pungli telah melakukan tindakan pidana yang akan mendapat hukuman berat, program yang dibuat oleh Presiden Jokowi dengan membentuk Satgas Pungli merupakan program yang sangat bagus.

Semoga pungli ataupun yang sejenisnya dengan berbagai bentuk apapun bisa lebih dicegah dan diberantas, pelaku harus dijatuhi hukuman dengan berat dan diminta pertanggung jawaban dengan hukum. Tim Saber Pungli juga harus bekerjasama dengan masyarakat, karena pungli terjadi dilingkungan masyarakat, maka masyarakatlah yang akan memberikan informasi dan lebih mengetahui.

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Rizky Zulham
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help