TribunPontianak/

Hasil Survey TII, DPR Lembaga Paling Korup

TII juga memberikan sejumlah catatan mengenai hasil survey yang didapatkan di Kota Pontianak.

Hasil Survey TII, DPR Lembaga Paling Korup
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID / SYAHRONI
Manager Riset TII, Wawan Suyatmiko. 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Syahroni

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Transparency International Indonesia (TII), menempatkan Kota Pontianak pada peringkat keempat indek persepsi korupsi.

Manager Riset TII, Wawan Suyatmiko, menuturkan ada 11 kota yang disurvey.
Disebutkannya juga bahwa 11 kota yang disurvey, didapatkannlah urutannya sebagai berikut, Banjarmasin, Surabaya, Semarang, Pontianak, Medan, Jakarta Utara, Manado, Padang, Makassar, Pekanbaru, Bandung.

"Kita melakukan survey di 11 kota di Indonesia, dan Kota Pontianak berada diposisi terbaik nomor empat di Indonesia," ucapnya, Senin (20/3/2017).

Selain itu, TII juga memberikan sejumlah catatan mengenai hasil survey yang didapatkan di Kota Pontianak.

Untuk para aparat penegak hukum, disebutkannya belum maksimal memberikan akses keterbukaan informasi. Beberapa OPD masih belum terbuka dalam hal akses informasi publik. DPRD mempunyai fungsi pengawasan, namun kurang berjalan efektif.

Hasil dan rekomendasi dari audit kadang-kadang ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah dan sanksi hanya kadang-kadang diberlakukan.

Lembaga kuasai negara mempunyai sumberdaya yang memadai, namun tidak diimbangi oleh sosialisasi peran dan kinerjanya, termasuk kerumitan dalam pengaduan.

Selain itu TII juga melakukan survey terhadap 31 provinsi yang ada di Indonesoa. Dikatakan Wawan Suyatmiko, bahkan pihaknya dalam mensurvey tidak mengukur paling banyak korupsinya  secara kuantitas,  tapi kualitasnya.

"Menurut publik mereka berpresepsi lembaga paling korup itu DPR, Birokrasi, Peradilan, Pajak dan Polisi. Jadi bukan diukur jumlah korupsinya. Kalau kita ukur jumlah korupsi pasti goverment official paling banyak korupsinya karena mereka pengguna anggaran. Tetapi  kalau dilihat dari berbagai aspek secara global maka itu tadilah urutannya," tambah Wawan.

Dijelaskannya, korupsi ini tidak hanya dari anggaran,  tapi ada korupsi perencanaan dan korupsi politik. Nah dengan melihat apa kasus yang ditangani oleh KPK dan Kejaksaan untuk kasus korupsi publik mempersepsikan kalau DPR adalah lembaga paling terkorup.

"Metodenya ada 1.000 responden di 31 provinsi di Indonesia, dan wawancara pintu ke pintu dan respondenya juga masyarakat. Beberapa anggota DPR melakukan frontasi terhadap data yang dikeluarkan oleh TII karena mereka merasa dari segi anggaran mereka sangat kecil  campur tangannya dan jika diliat dari jumlahnya DPR juga tidak sebanyak pemerintahan dalam korupsi," jelasnya.

Tapi sekali lagi fokusnya bukan di banyak-banyak kasus penyelewangan anggaran. Tapi korupsi dilihat secara sistematis. Bukan hanya dilihat dari mencuri anggaran.

"Contoh  keterlibatan anggota DPR yang terlibat kasus E-KTP.  mungkin mereka tidak mengambil uangnya tapi fungsi legislatif yang tidak jalan. Ada fungsi pengawasan, fungasi anggaran dan legislasi.  Dari segi anggaran memang mereka tidak banyak tapi dalam segi pengawasan mereka ini harus mengawasinya dan jalan. Mereka harus mengawasi, buka hanya mengambil uang saja," ujarnya.

Inilah yang publik nilai korup, walaupun para anggota DPR  tidak mengambil uangnya tapi mereka tidak melakukan fungsi pengawaaan dengan baik. "Kita melihat korupsi ini.lebih komplek bukan  hanya mengambil uang," pungkasnya.

Penulis: Syahroni
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help