TribunPontianak/

Hanya 9 Persen Wajib Pajak Yang Manfaatkan Amnesti Pajak

Identifikasi tersebut dilakukan melalui aplikasi geotagging pajak yang terkoneksi dengan Google Street View dan Google Earth.

Hanya 9 Persen Wajib Pajak Yang Manfaatkan Amnesti Pajak
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/MASKARTINI
Kepala KPP Pratama, Nurbaeti Munawaroh 

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Program Amnesti Pajak yang telah berlangsung sejak 1 Juli 2016 akan resmi berakhir pada 31 Maret 2017, tidak ada perpanjangan apalagi pengulangan program ini di masa yang akan datang.

Meski capaian Amnesti Pajak di KPP Pratama Pontianak adalah yang terbesar di lingkungan Kanwil DJP Kalimantan Barat sebanyak 47,97 persen SPH yang masuk berasal dari Wajib Pajak KPP Pratama Pontianak.

Kepala KPP Pratama, Nurbaeti Munawaroh mengatakan uang tebusan amnesti pajak KPP Pratama Pontianak mencapai 76,13 persen dari total capaian Kanwil DJP Kalbar sebesar Rp 609,418 miliar.

Namun dari total Surat Pernyataan Harta (SPH) yang masuk hingga Minggu (19/03/2017) baru mencapai 7.146 padahal jumlah Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan 79.396 artinya baru 9 persen yang memanfaatkan Amnesti Pajak.

Baca: Memudahkan Wajib Pajak, KPP Pratama Kenalkan Aplikasi Pantau Antrean

"Belum lagi per 19 Maret 2017, KPP Pratama Pontianak sudah mengidentifikasi 11.953 Point of Interest (PoI) dan akan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Dari sekitar 11.953 PoI tadi, sebanyak 6.293 di antaranya sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sementara yang tidak memiliki NPWP ada 5.660 PoI," ujar Nurbaeti pada Senin (20/3/2017).

Identifikasi tersebut dilakukan melalui aplikasi geotagging pajak yang terkoneksi dengan Google Street View dan Google Earth.

GeoTagging adalah kegiatan pemetaan untuk merekam data lokasi dan data deskriptif dari Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan serta Objek Pajak PBB, termasuk di dalamnya menambahkan foto lokasi atau foto aset serta data pendukung lainnya yang tujuan utamanya adalah agar masing-masing unit atau KPP dapat melakukan penguasaan wilayah.

"Meski Amnesti Pajak adalah pilihan bagi WP, data tersebut menunjukkan masih banyak Wajib Pajak yang belum memanfaatkan program ini.

Padahal pasca amnesti pajak berakhir penegakan hukum akan segera dilakukan. Dengan berlakunya PP 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan Dengan Perpajakan sebenarnya telah banyak data dari pihak ketiga yang masuk ke DJP mulai dari data kepemilikan tanah, bangunan, kendaraan hingga kapal pesiar," ujarnya.

Penulis: Maskartini
Editor: Rizky Zulham
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help