TribunPontianak/

Ada Masyarakat Miskin Belum Terdata, Ini Upaya Mensos Khofifah

Kemensos tidak mempunyai tugas untuk mendata, mendata tugasnya (BPS) Badan Pusat Statistik, verifikasi dan validasi tugas kemensos

Ada Masyarakat Miskin Belum Terdata, Ini Upaya Mensos Khofifah
TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI
Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa (tengah) mengunjungi kantor Tribun Pontianak di Jalan Sui Raya Dalam, Kubu Raya, Kalimantan Barat, Sabtu (18/3/2017) sore. Dalam kesempatan tersebut Khofifah menjelaskan tentang kartu combo yang dikeluarkan oleh pemerintah. 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridho Panji Pradana

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBU RAYA  - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa telah meluncurkan Sistem Informasi dan Konfirmasi Data yang berfungsi untuk pendataan dan konfirmasi masyarakat miskin yang belum terdata. Program tersebut dili=uncurkan terkait masih adanya  masyarakat miskin yang belum terdata.

"Jika seberapa cepat akan dilihat pendataan masyarakat miskin yang belum mendapatkan bantuan tergantung APBN.  Kemensos tidak mempunyai tugas untuk mendata, mendata tugasnya (BPS) Badan Pusat Statistik, verifikasi dan validasi tugas kemensos, karena seringnya kita menerima informasi mengenai pendataan masyarakat yang belum dapat," katanya, Sabtu (18/03/2017).

Menurutnya untuk pendataan masyarakat yang belum merata, Mensos telah meluncurkan aplikasi Siskada yang telah disiapkan dimasing-masing kabupaten atau kota.

"Sekarang mulai tanggal 9 Desember 2016, Mensos meluncurkan Siskada atau Sistem Informasi dan Konfirmasi data. Contohnya, jika ada data sekarang yang ada intervensi kemiskinan yang merupakan data di Mensos, Siskada juga sudah disiapkan username dan password masing-masing setiap kabupaten/kota," tuturnyam

Hal tersebut diatur dalam UU tentang penanganan fakir miskin, Ia mengatakan dalam UU tersebut tampaknya sampai dengan sekarang belum ada pemda yang melaksanakan.

"UU 13 tahun 2011 mulai pasal 8 sampai pasal 11 mensogyayakan masyarakat miskin proaktif laporkan kelurahan atau desa tiap 6 bulan sekali musrenbang desa dan kelurahan diambil keputusan. Dengan adanya Siskada, jika ada data tidak valid. Kita akan minta masyarakat menunjukan data yang dianggapnya valid berguna untuk konfirmasi," pungkasnya. 

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help