Reformasi Birokrasi Ala Kemenkeu

Sejak dicetuskannya ide “reformasi” dua dekade yang lalu, instansi Pemerintahan, sedikit demi sedikit, melakukan perubahan mendasar

Reformasi Birokrasi Ala Kemenkeu
kemenkeu high 

Citizen Reporter

Bachrul Ulum

Kasubbag Kepegawaian
Kanwil DJPBN Prov. Kalimantan Barat
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia

"Setiap rupiah yang kita belanjakan secara tidak efisien akan menghilangkan kesempatan untuk membangun Republik ini" (Sri Mulyani Indrawati, 2017)

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, - Kita sangat beruntung menemukan diri kita saat ini berada di era reformasi, meskipun sebagian masyarakat masih skeptis terhadap progress reformasi tersebut. Masih banyak sekali pandangan “Ah, teori” atau keyakinan “sama saja, ribet”. Padahal, jika kita perhatikan, perjalanan menuju perubahan itu ada, nyata, dan mengarah kepada tujuan yang jelas, yaitu menjadi lebih baik.

Sejak dicetuskannya ide “reformasi” dua dekade yang lalu, instansi Pemerintahan, sedikit demi sedikit, melakukan perubahan mendasar terkait dengan urusan birokrasi. Salah satu instansi yang melakukan perubahan secara masif dan fundamental itu adalah Kementerian Keuangan (Kemenkeu), tempat di mana penulis mengabdikan dirinya kepada Negara. Perubahan fundamental itu dilakukan bukan sekedar karena amanat Undang-undang, tapi karena kebutuhan untuk mengelola Keuangan Negara dengan lebih baik, transparan, dan akuntabel. Reformasi di bidang Pengelolaan Keuangan Negara tersebut makin terasa sejak disahkannya paket Undang-undang di bidang Keuangan Negara yang terdiri dari UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Perjuangan dalam melakukan reformasi birokrasi di lingkungan Kemenkeu tersebut telah mendapat penghargaan dan pengakuan dari berbagai pihak, diantaranya KPK, MenPANRB, Sertifikasi ISO atas layanan publik, hingga penghargaan dari ADB. Bahkan Kemenkeu mendominasi dalam pemberian penghargaan MenPANRB bagi instansi yang menerapkan Wilayah Bebas dari Korupsi – Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK-WBBM). Meskipun demikian, sampai saat ini, Kemenkeu di bawah kepemimpinan Sri Mulyani Indrawati masih terus berbenah, memerangi segala bentuk fraud dan juga inefisiensi dalam pengelolaan Keuangan Negara.

Apa sebenarnya yang dilakukan oleh Kemenkeu untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang efektif? Perjalanan implementasi reformasi birokrasi di lingkungan Kemenkeu pada dasarnya merupakan perjalanan yang cukup panjang dan membutuhkan komitmen yang sangat kuat dari pucuk pimpinan hingga level bawah. Tahap-tahap perjalanan perubahan itu dapat dilihat dalam Gambar 1, yang secara singkat dapat dijelaskan bahwa masa-masa sebelum tahun 2006 merupakan masa peletakan dasar-dasar pengelolaan Keuangan Negara yang lebih baik, meninggalkan prinsip-prinsip pengelolaan Keuangan Negara peninggalan dari Hindia Belanda, yang saat itu didasarkan pada ICW (Indische Comptabiliteitswet). Memasuki fase kedua yang lebih dikenal dengan Transformasi Kelembagaan di rentang waktu 2007-2012, Kemenkeu mendasarkan perubahan pada tiga pilar utama, yaitu Penataan Organisasi, Penyempurnaan Proses Bisnis, dan Penataan SDM.

kemenkeu
kemenkeu (Sumber: Central Transformation Office (CTO), Kementerian Keuangan)

Di fase ketiga tahun 2013-2016 merupakan pengembangan dari tiga pilar, yang diimplementasikan dalam 9 arah kebijakan transformasi organisasi dan implementasi cetak biru (blue print) Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (RBTK). Dalam fase ini, ditetapkan sebanyak 87 inisiatif strategis (IS) Transformasi Kelembagaan (TK) dan 7 IS Tambahan yang pada intinya adalah penyederhanaan proses bisnis dan memberikan pelayanan prima kepada stakeholders. Pada tahun 2017 ini, inisiatif strategis Kemenkeu diperkuat dengan penetapan 20 IS baru yang terdiri dari 4 tema, dengan prinsip connecting the dots, artinya dalam setiap inisiatif selalu melibatkan lebih dari satu Unit Eselon I, dengan harapan bahwa target/sasaran dapat dicapai dengan langkah bersama karena adanya irisan peran dari unit-unit organisasi di lingkup Kemenkeu. Dengan kata lain, sekali dayung dua tiga pulau terlampaui.

Ke depan, Kemenkeu akan terus berupaya untuk mewujudkan cita-cita Transformasi Kelembagaan ini secara lebih masif dan terencana, baik internal maupun eksternal organisasi. Di internal Kemenkeu sendiri, diharapkan agar Nilai-nilai Kementerian Keuangan yang telah ditetapkan sejak tahun 2011 lebih dapat dirasakan dan diimplementasikan oleh para pegawai Kemenkeu sendiri (living the values). Sedangkan bagi stakeholders, diharapkan agar Kemenkeu menjadi instansi yang tepercaya dan memberikan pelayanan yang lebih baik, efektif, dan efisien dalam rangka pengelolaan Keuangan Negara. (*)

Editor: Galih Nofrio Nanda
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help