Pulihkan Korban Dampak Praktik Dunia Usaha

Kegiatan yang digelar pada 17-19 Februari 2017 ini bekerjasama dengan organisasi lokal JARI Indonesia Borneo Barat.

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Stefanus Akim

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) bekerjasama dengan Oxfam dan Indonesia Global Compact Network (IGCN) menyelenggarakan pelatihan tentang bisnis (dunia usaha) dan hak asasi manusia.

Pelatihan ini melibatkan anggota serikat buruh dan serikat tani yang bekerja di sektor pangan dan pertanian, khususnya perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat.

Kegiatan yang digelar pada 17-19 Februari 2017 ini bekerjasama dengan organisasi lokal JARI Indonesia Borneo Barat.

Senior Program Officer HAM dan Demokrasi INFID, Mugiyanto, mengatakan, pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pembekalan bagi peserta tentang pentingnya perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia oleh dunia usaha (bisnis) dalam menjalankan bisnisnya.

Baca: Nasabah Harap Mobile Banking Jadi Solusi Transaksi Cepat

"Kita tahu, masih ada banyak kasus pelanggaran HAM dalam pengelolaan sumber daya alam termasuk kelapa sawit. Melalui pelatihan ini, para peserta diharapkan bisa memahami apa yang menjadi kewajiban pemerintah dalam melindungi HAM, tanggung jawab dunia usaha dalam menghormati HAM, dan terutama mengenai hak-hak yang dimiliki warga masyarakat serta mekanisme mencari keadilan bila hak-hak tersebut tidak dihormati atau dilanggar oleh perusahaan atau dunia usaha yang sedang menjalankan praktik bisnisnya," ujanrya.

Pembicara lainnya yang hadir di diskusi publik ini adalah Molan Tarigan. Dia adalah Direktur Instrumen HAM-Kementerian Hukum dan HAM), Suherman yang merupakan Korwil DPC KSBSI Kalbar, dan Purwanto yang saat ini berprofesi sebagai Dosen Universitas Panca Bhakti Pontianak).

Lebih jauh Mugiyanto mengatakan, pada tahun 2011, Dewan HAM PBB mengesahkan Prinsip-Prinsip Panduan PBB untuk Bisnis dan HAM (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights - UNGP on BHR).

UNGP ini merupakan sebuah pedoman bagi Negara dan Perusahaan (pelaku usaha) untuk melindungi dan menghormati Hak Asasi Manusia, serta bagi masyarakat yang terdampak agar mendapatkan jaminan keadilan (pemulihan).

Halaman
12
Penulis: Stefanus Akim
Editor: Rizky Zulham
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help