TribunPontianak/

Mahasiswa Dorong Perguruan Tinggi Bentuk PPID

Informasi sebagian besar dibuka dan apabila ada yang dikecualikan sifatnya ketat dan terbatas.

Mahasiswa Dorong Perguruan Tinggi Bentuk PPID
ISTIMEWA
Peserta antusias mengikuti dialog Keterbukaan Informasi Publik, yang digelar BEM Untan bekerja sama dengan Komisi Informasi (KI) Propinsi dan Ombudsman di ruang Sidang utama Fakultas Teknik Untang, Sabtu (14/1/2017). 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Zulkifli

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID,PONTIANAK - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se Kota Pontianak mengikuti dialog keterbukaan Informasi publik, yang di gelar BEM Universitas Tanjungpura Sabtu (14/1/2017).

Dalam dialog itu, para mahasiswa mendorong Perguruan Tinggi yang ada di Kalbar untuk membentuk Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Presma Untan Kamarullah mengatakan tujuan dialog bekerja sama Komisi Informasi (KI) digelar untuk membangun pemahaman mahasiswa terhadap Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan pentingnya paradigma berpikir tentang pentingnya keterbukaan informasi di perguruan tinggi.

"Hasil yang diharapkan dari dialog terdebut, agar mahasiswa dapat memahami substansi UU No 14 tahun 2008 di kalangan kampus. Karena  di Kalbar belum ada satu pun perguruan tinggi yang mempunyai PPID," terangnya, Minggu (15/1/2017).

Dengan demikian kata Kamarullah Perguruan Tinggi yang ada di Kalimantan Barat ini secara otomatis belum ada yang mengimeplementasikan Undang-undang no 14 tahun 2008 tentang kererbukaan informasi publik.

Padahal menurutnya UU No 14 Tahun 2008 ini mengharuskan setiap badan publik yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN ,APBD,atau sumbangan dari masyarakat harus membentuk PPID.

"Termasuklah Untan sendiri yang belum mempunyai PPID sampai saat ini," jelasnya.

Dikatakanya kemajuan teknologi informasi telah mengubah cara pandang dunia terhadap akses informasi. Perkembangan sistem informasi tersebut merupakan bagian dari iklim demokrasi yang dianut negara-negara didunia.

Keterbukaan menjadi keniscayaan bagi pemerintah termasuk Indonesia sebagai wujud demokrasi sehingga transparansi dan akuntabilitas menjadi indikator dalam penyelengggaraan tata kelola pemerintahan yang baik.

Apalagi Indonesia semenjak Tahun 2011 terpilih menjadi Co Chairman dan tahun berikutnya menjadi Chairman Open Goverment Partnership (OGP) yaitu negara-negara yang menganut keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Salah satu wujud pemerintahan yang menganut keterbukaan tersebut adalah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada 30 April 2008 yang efektif berlaku 2 (dua) tahun kemudian. Reformasi birokrasi juga membawa perubahan paradigma terhadap informasi.

Jika dahulu informasi sangat sedikit dibuka dan sebagian besar ditutup, maka dengan adanya UU KIP yang terjadi adalah sebaliknya. Informasi sebagian besar dibuka dan apabila ada yang dikecualikan sifatnya ketat dan terbatas.

Paradigma Birokrasi sebagai pelayan penguasa yang beralih pada pelayan masyarakat ikut membawa iklim pembaharuan dengan menempatkan publik sebagai pihak yang harus dilayani.
"Sehingga di dalam UU KIP termuat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Untuk itu perguruan tinggi harus berada di garis terdepan dalam mengimplementasikan dan mendorong keterbukaan,"ungkapnya.

"Karena bagian utama dari sistem kaderisasi sumber daya manusia sebuah bangsa. Karna kelak mereka lah yang akan mengisi jabatan di pemerintahan," tambahnya.

Penulis: Zulkifli
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help