DPRD Setujui Raperda APBD Sekadau Tahun 2017 Jadi Perda

Persetujuan yang dicapai pada hari ini, juga mengandung makna, bahwa antara Pemerintah Daerah dan DPRD Sekadau

DPRD Setujui Raperda APBD Sekadau Tahun 2017 Jadi Perda
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/TITO RAMADHANI
Ketua DPRD Kabupaten Sekadau Albertus Pinus menyerahkan Raperda APBD Kabupaten Sekadau tahun 2017 yang telah disetujui menjadi Perda, kepada Bupati Sekadau, Rupinus di ruang sidang paripurna DPRD Kabupaten Sekadau, Rabu (30/11/2016). 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Tito Ramadhani

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SEKADAU - Delapan Fraksi DPRD Sekadau, yakni PDI Perjuangan, Demokrat, Gerindra, Hanura, Golkar, PAN, Nasdem, PKPI sepakat menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sekadau tahun 2017 menjadi Perda APBD Kabupaten Sekadau tahun 2017, dalam rapat paripurna di ruang sidang paripurna DPRD Kabupaten Sekadau, Rabu (30/11/2016).

Rapat paripurna ke 9 masa persidangan ke 1 pembicaraan tahap kedua, dengan agenda pengambilan keputusan terhadap Raperda tentang APBD Sekadau tahun 2017 tersebut, dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Sekadau Albertus Pinus, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sekadau Jeffray Raja Tugam dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sekadau Handi dan dihadiri sejumlah Anggota DPRD Kabupaten Sekadau serta Sekretaris DPRD Kabupaten Sekadau.

Selain itu, juga tampak hadir Bupati Sekadau Rupinus, Wakil Bupati Sekadau Aloysius, Sekretaris Daerah Sekadau Yohanes Jhon, asisten dan staf ahli beserta jajaran SKPD Kabupaten Sekadau.

Baca: DPRD Sanggau Gelar Rapat Paripurna dengan Agenda PA Terhadap APBD 2017

Bupati Sekadau, Rupinus dalam sambutannya mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya, kepada semua pihak yang telah bekerjasama dalam mempersiapkan dan membahas raperda APBD tahun anggaran 2017.

Pemerintah Daerah dan DPRD, menurutnya telah berhasil menyepakati Raperda APBD Kabupaten Sekadau tahun 2017 menjadi Perda.

"Persetujuan yang dicapai pada hari ini, juga mengandung makna, bahwa antara Pemerintah Daerah dan DPRD Sekadau, mempunyai komitmen yang sama, bahwa alokasi anggaran belanja daerah, bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, berdasarkan prioritas dan kemampuan keuangan daerah," ujarnya.

Lanjutnya, alokasi pendapatan daerah sebagai indikator yang menunjukkan kemampuan keuangan daerah, dalam membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah, secara mandiri serta menunjukkan kemampuan riil suatu daerah dalam mendukung aktualisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan. "Dan pengaruhnya, terhadap pencapaian RPJMN atau RKP dan tujuan bernegara," ucapnya.

Dijelaskannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 309 Undang-undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa APBN merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, dalam masa satu tahun anggaran.

Sehingga, perencanaan pembangunan dan penganggaran program dan kegiatan, merupakan satu kesatuan yang harus dilaksanakan secara konsisten, dengan prinsip kehati-hatian dan taat pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Halaman
12
Ikuti kami di
Penulis: Tito Ramadhani
Editor: Jamadin
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2016
About Us
Help