Berlaku Selamanya, Inilah Isi Maklumat Gubernur Kalbar, Kapolda Kalbar dan Pangdam XII Tanjungpura

Dalam maklumat bersama antara Gubernur Kalbar, Kapolda Kalbar dan Pangdam XII Tanjungpura tentang penyampaian pen‎dapat di muka umum....

Berlaku Selamanya, Inilah Isi Maklumat Gubernur Kalbar, Kapolda Kalbar dan Pangdam XII Tanjungpura - gubernur-kalimantan-barat_20161123_214443.jpg
TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI
Gubernur Kalimantan Barat Cornelis menyampaikan sambutannya dalam silaturahmi bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kalbar, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda dan Pernyataan Sikap Kebhinnekaan Masyarakat Kalimantan Barat di Hotel Orchadz, Jalan Gajahmada, Pontianak, Rabu (23/11/2016) sekitar pukul 12.00 WIB. TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI
Berlaku Selamanya, Inilah Isi Maklumat Gubernur Kalbar, Kapolda Kalbar dan Pangdam XII Tanjungpura - kapolda-kalbar_20161123_220618.jpg
TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI
Kapolda Kalbar Irjen Pol Musyafak menandatangani Maklumat Bersama Gubernur Kalbar, Kapolda Kalbar, dan Pangdam XII Tanjungpura tentang Penyampaian Pendapat Di Muka Umum. Penandatanganan ini dalam rentetan acara yang diadakan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalbar yang menggelar silaturahmi bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kalbar, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda dan Pernyataan Sikap Kebhinnekaan Masyarakat Kalimantan Barat di Hotel Orchadz, Jalan Gajahmada, Pontianak, Rabu (23/11/2016) sekitar pukul 12.00 WIB. TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI
Berlaku Selamanya, Inilah Isi Maklumat Gubernur Kalbar, Kapolda Kalbar dan Pangdam XII Tanjungpura - gubernur-kalimantan-barat_20161123_220701.jpg
TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI
Gubernur Kalimantan Barat Cornelis menandatangani Maklumat Bersama Gubernur Kalbar, Kapolda Kalbar, dan Pangdam XII Tanjungpura tentang Penyampaian Pendapat Di Muka Umum. Penandatanganan ini dalam rentetan acara yang diadakan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalbar yang menggelar silaturahmi bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kalbar, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda dan Pernyataan Sikap Kebhinnekaan Masyarakat Kalimantan Barat di Hotel Orchadz, Jalan Gajahmada, Pontianak, Rabu (23/11/2016) sekitar pukul 12.00 WIB. TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI
Berlaku Selamanya, Inilah Isi Maklumat Gubernur Kalbar, Kapolda Kalbar dan Pangdam XII Tanjungpura - kapolda-kalbar-irjen-pol_20161123_220748.jpg
TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS
Kapolda Kalbar Irjen Pol Musyafak (dua kanan), Gubernur Kalbar Cornelis (tengah) dan Pangdam XII Tanjungpura Mayjen TNI Andika Perkasa (dua kiri) menunjukkan hasil penandatanganan Maklumat Bersama Gubernur Kalbar, Kapolda Kalbar, dan Pangdam XII Tanjungpura tentang Penyampaian Pendapat Di Muka Umum. Penandatanganan ini dalam rentetan acara yang diadakan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalbar yang menggelar silaturahmi bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kalbar, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda dan Pernyataan Sikap Kebhinnekaan Masyarakat Kalimantan Barat di Hotel Orchadz, Jalan Gajahmada, Pontianak, Rabu (23/11/2016) sekitar pukul 12.00 WIB. TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Hadi Sudirmansyah

TRIBUNPONTIANAK, KUBU RAYA - Dalam maklumat bersama antara Gubernur Kalbar, Kapolda Kalbar dan Pangdam XII Tanjungpura tentang penyampaian pen‎dapat di muka umum yang di bacakan oleh Kapolda Kalbar Irjen Pol Musyafak.

Baca: 1.696 Personil Aparat Keamanan Apel di Halaman Makodam XII Tanjungpura

Dalam maklumat tersebut tertera bahwa demi memelihara situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, mencegah timbulnya keresahan masyarakat di wilayah provinsi Kalbar, terwujudnya pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dalam suasana yang tertib, aman dan damai dalam kerangka Kebhineka Tunggal Ikaan serta mencegah timbulnya konflik horizontal.

Maka Gubernur Kalbar, Kapolda Kalbar dan Pangdam XII Tanjungpura mengeluarkan maklumat bersama yang mereka tanda tangani dan stempel berisikan di antaranya sebagai berikut.

Bahwa ketentuan hukum menyampaikan pendapat di muka umum adalah Hak Asasi Manusia yang di Jamin oleh UUD 1945 dan Deklarasi Universar Hak-hak asasi manusia yang implementasinya telah diatur dalam UU RI No 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.

Bahwa hak menyampaikan pendapat di muka umum di laksanakan secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu juga tentang tata cara penyampaian pendapat umum baik yang dilakukan secara unjuk rasa, demonstrasi, rapat umum yang di wajibkan untuk memberitahukan kepada Polri selambat-lambatnya 3 X24 Jam.

Tak hanya itu dalam maklumat bersama itu juga tertera kalau penyampaian pendapat di muka umum dapat di bubarkan apabila tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam UU RI No 9 tahun 1998

Dan juga bahwa para peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum di larangan melakukan perbuatan melanggaran hukum dan tidak pidana seperti membawa dan menguasai senjata api, bahan peledak, senjata tajam dan senjata pemukul yang akan di jerat dengan UU Darurat RI No 12 tahun 1951 dengan ancaman pidana penjara selama 20 tahun, seumur hidup atau hukuman mati.

Selain itu juga saat penyampaian pendapat di muka umum peserta juga di larang melakukan Makar (aanslag) untuk mengguling pemerintahan yang sah,‎ menyatakan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap sesuatu golongan penduduk negara indonesia, menyiarkan yang berisikan pernyataan permusuhan, kebencian dan penghinaan, menghasut dengan lisan dan tulisan.

Halaman
123
Penulis: Hadi Sudirmansyah
Editor: Mirna Tribun
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved