• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Kamis, 31 Juli 2014
Tribun Pontianak

AMAN Minta Pemerintah Jalankan Keputusan MK

Sabtu, 20 Juli 2013 17:46 WIB

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Aliansi Masyarakat Adat Nasional minta kepada pemerintah pusat melaksanakan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengeluarkan putusan MK Nomor 35/PUU-8/2012, pada 16 Mei 2013  tentang UU Nomor 41/1999 tentang Kehutanan yang berpihak pada masyarakat adat.

Ketua AMAN Kalbar, Agapitus mengatakan, keberhasilan keputusan dari MK itu diajukan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nasional, Kasepuhan Cisitu dan Kenegerian Kuntu sebagai pemohon pada tahun 2012 yang lalu.

"Pengakuan negara terhadap hutan adat, tidak lagi bagian hutan negara. Sehingga tidak terjadi lagi kriminalisasi yang menimpa masyarakat adat," kata Agapitus.

Dia menegaskan bahwa Pemerintah Pusat mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) dan DPR merevisi UU tentang Kehutanan hingga ke tingkat pemerintah daerah mengeluarkan SK yang menyatakan hutan adat bukan hutan negara.

"Hak masyarakat yang diambil negara dikembalikan kepada masyarakat. Biarkan mereka melaksanakan kearifan lokal sendiri, karena masyarakat begitu tergantung dengan hutan mereka," ujarnya.

Sambil menunggu waktu langkah dari pemerintah pusat dan DPRD, dalam jangka pendek, AMAN Kalbar terus melakukan sosialisasi keputusan MK ke masyarakarat.

"Kita ingin memastikan komunitas masyarakat adat menentukan batas-batas adat," terangnya. (cr1)

Editor: Arief
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas