• Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Rabu, 24 September 2014
Tribun Pontianak

Sekecamatan Tolak BLSM

Minggu, 23 Juni 2013 09:14 WIB
JAKARTA, TRIBUN - Klaim pemerintah tentang Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) tepat sasaran warga miskin, tertelanjangi di Kecamatan Pancur Batu, Deli Serdang, Sumatera Utara, Sabtu (22/6). Warga sekecamatan Pancur Batu menolak menerima BLSM karena data penerima sesuai Kartu Perlindungan Sosial (KPS) tak sama dengan data warga miskin kecamatan.

Sesuai data KPS yang dipegang PT Pos Indonesia yang ditunjuk pemerintah dalam penyaluran BLSM, warga miskin di Kecamatan Pancur Batu, Deli Serdang mencapai 6.247 keluarga. Faktanya, warga miskin di kecamatan yang akan diberi bantuan Rp 150 ribu per bulan selama empat bulan, jumlahnya lebih banyak.

"Pihak kecamatan menolak penyaluran BLSM, karena data yang ada tak sesuai yang dipegang kecamatan. Ada kekurangan yang cukup banyak," ungkap Humas PT Pos Indonesia Area I Sumut-Aceh, Ahmad Fachruddin Daulay di kantor Pos Besar Medan, Sabtu (22/6).

Data yang dimiliki PT Pos Indonesia, di kecamatan Pancur Batu hanya tercatat 6.247 keluarga miskin yang alokasi BLSM-nya senilai Rp 1,8 miliar. Perangkat kecamatan khawatir kalau BLSM diterima, memantik masalah pelik. Mereka tak mau jadi sasaran amarah warga miskin, karena banyak yang tak mendapat BLSM.

PT Pos Indonesia pun tak bisa apa-apa, karena hanya bertugas menyalurkan bantuan sosial cuma- cuma yang bersumber dari utang luar negeri itu. Menurut Daulay, pihaknya menunggu data final setelah ada perbaikan dari pemerintah. "Tapi kalau memang warga tetap menolak, ya dananya dikembalikan ke pusat," tukasnya.

Kenyataan ini bertolak-belakang dengan klaim Menkokesra Agung Laksono yang menyatakan melalui KPS, sasaran BLSM pada warga miskin Indonesia yang mencapai sekitar 15 juta jiwa, tepat dan akurat.
Setelah meninjau pembagian KPS dan BLSM di kantor Pos Jatinegara
Jakarta, Agung mengumbar kehebatan KPS. "Kartu ini bisa untuk mengambil Raskin, yang single parent bisa dapat PKH lebih cepat. Yang punya anak sekolah, bisa mengajukan beasiswa juga pakai kartu ini. Jadi kartu ini multifungsi," jelas Agung.

Menkokesra meyakinkan akurasi tinggi KPS. "Jika nanti ditemukan kesalahan, pemegang KPS ternyata bukan orang miskin, maka dia tak akan mendapatkan paket BLSM lagi. Ini sasarannya jauh lebih baik, lebih akurat," tandasnya.

KPS merupakan program pemerintah pascapengurangan subsidi BBM. Kartu itu berguna untuk mengambil BLSM di kantor Pos, mengajukan beasiswa sekolah, mengambil Raskin tiap bulan, dan prioritas warga yang berhak mendapat program keluarga harapan (PKH).
Data 2011

Menkoinfo Tifatul Sembiring meyakinkan keakuratan penyaluran BLSM, karena penerima telah dibekali KPS. Karena menggunakan sistem barcode, maka KPS tak bisa dipalsukan dan tak bisa dipindah-tangankan, sehingga target 25 persen penduduk miskin dan hampir miskin (sekitar 65 juta orang) penerima BLSM terwujud.

Apapun penjelasan Tifatul dan Agung, kenyataannya tak sesuai fakta di lapangan. Di antaranya adanya perbedaan data KPS dengan data faktual di Kecamatan Pancur Batu. Mencermati potensi penyimpangan penyaluran BLSM, KPK turun mengawasi.

"Semua lembaga negara, termasuk KPK, seyogyanya memberi perhatian agar program BLSM tepat sasaran dan tak terjadi penyalahgunaan kewenangan," kata Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto.

Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos, Andi ZA Dulung pun mengakui, data penerima BLSM yang memegang KPS tak sempurna. Alasannya,menggunakan data warga miskin tahun 2011.

"Kami terus perbaiki masalah data itu tiap tiga tahun. Data saat ini data tahun 2011 yang akan diperbaharui pada 2014. Ketidakakuratan hanya sekitar enam persen," beber Andi Dulung.

Mekanisme pembagian KPS melalui kantor Pos Indonesia ke alamat rumah, dan diserahkan pada orangnya secara langsung. KPS ini sebagai penanda Rumah Tangga Miskin.

"Apabila tak bertemu orangnya karena pindah atau meninggal, kartu ditarik dan dipegang PT Pos. Kemudian meminta Kelurahan mengganti nama sejumlah kartu yang tak sampai," jelas Andi.

Pembagian BLSM langsung dibagikan beberapa jam setelah pengumuman kenaikan harga BBM. Mulai pukul 09.00 WIB kemarin, BLSM dibagi serentak di 14 kota besar. Menko Kesra Agung mengatakan, total dana BLSM yang akan dikucurkan mencapai Rp 9,3 triliun, berasal dari APBN-P 2013.

Menurut Dirut PT Pos Indonesia, Ketut Mardjana, anggaran penyaluran BLSM selama empat bulan Rp 9,3 triliun, pemerintah telah mencairkan sekitar Rp 4,2 triliun pada tahap pertama.

Kendati demikian dalam pelaksanaan penyaluran BLSM kemarin, banyak bermasalah. Selain ditolak di Deli Serdang, tak sedikit warga Kelurahan Balimester Jatinegara, Jakarta Timur pemegang KPS yang belum tahu.
Menurut Kepala Kantor Pos Jatinegara, Mony Sulistioso, di kantor Pos Jatinegara, tercatat 8.985 pemegang KPS yang berhak mendapat BLSM.

"Tapi, fakta yang ditemukan di lapangan, banyak warga kelurahan lain yang datang dan mengaku tak tahu pembagian BLSM secara bergilir," tuturnya.

"Kita nggak tahu, soalnya kelurahan juga nggak umumkan. Terpaksa kami pulang lagi, belum tahu juga kapan ambilnya. Mau tanya ke lurah dulu," kata Mahdi (45), warga Kelurahan Cipinang Besar.

Kalau Mahdi harus pulang lagi, Hayane (50) telah kebagian BLSM. Namun, janda beranak dua ini menilai sia-sia pemerintah memberi uang Rp 300 ribu untuk dua bulan, tapi BBM naik. Alasannya, otomatis harga-harga bahan pokok naik seiring naiknya harga BBM.

Ia yang mengandalkan kerja sebagai buruh cuci, butuh lebih banyak rupiah untuk menghidupi keluarganya. "Makanya sebaiknya, pemerintah jangan hanya kasih uang, tapi pekerjaan. Pemerintah harus bisa menciptakan pekerjaan buat kami," tegas Hayane.

Tarif angkutan naik

Merespon ketidakpuasan rakyat, Staf Khusus Presiden Bidang Bantuan Sosial dan Bencana (SKP BSB), Andi Arief menegaskan BLSM memang bukan faktor utama dalam pemberantasan kemiskinan. 

"Memang bukan BLSM yang memberantas kemiskinan. Sebagaimana bukan mempertahankan subsidi BBM yang menciptakan kemakmuran," kata Andi Arief.

Ia menggarisbawahi bahwa upaya menahan laju kemiskinan hanya dapat dilakukan dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara konsisten. Ia menunjuk China yang dapat menahan dan mengkoreksi jumlah penduduk miskin negeri itu, bahkan tanpa demokrasi.

"Indonesia baru memilih jalan demokrasi 15 tahun belakangan, dan baru memilih konsisten pada model pertumbuhan ekonomi sembilan tahun terakhir," kilahnya.

Apapun penjelasan Andi, Organda tetap menyesalkan kebijakan pemerintah. "Kami kecewa adanya kebijakan kenaikan BBM yang tak diikuti antisipasi sektor angkutan umum. Tak hanya di angkutan penumpang, juga angkutan barang," kata Sekjen Dewan Pengurus Pusat Organda, Andriansyah.

Ia menegaskan, angkutan barang juga dipengaruhi infastruktur BBM. Selama ini, nyaris tak ada perbaikan infrastruktur. "Infrastruktur sama seperti sebelum BBM naik dan ini akan menjadi kenaikan pada angkutan barang, seharusnya sudah diantisipasi pemerintah," tuturnya.

Mencegah kerugian yang meluas, Organda menaikkan tarif operasional masing-masing armada. "Ini kenaikan tarif disesuaikan kondisi wilayah daerah. Organda sudah hitung, kemungkinan naik sekitar 30-35 persen," jelas Andriansyah.

Kalangan pedagang pasar tradisional lebih kecewa, sebagai pihak yang mengalami dampak langsung kenaikan harga BBM. Berlarutnya pengumuman kenaikan harga BBM, dimanfaatkan pihak tak bertanggungjawab untuk menimbun bahan pokok.

Akibatnya, meski harga BBM yang baru belum diumumkan, beberapa komoditas di pasar-pasar tradisional naik secara signifikan.

"Kami memantau kenaikan harga bahan pokok ini di pasar induk atau di daerah-daerah, sekaligus memastikan tiadanya penimbunan. Ini bagian tugas pemerintah memastikan hajat hidup orang banyak bisa terselamatkan," tegas Ketua DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi), Abdullah Mansuri.

Mencegah kenaikan harga semakin tinggi, Ikappi minta pemerintah segera mengambil langkah penguatan. Subsidi BBM harus segera sampai pada para pedagang pasar yang merupakan garda terdepan ekonomi rakyat.

"Apalagi sebentar lagi masyarakat menghadapi tahun ajaran baru, puasa dan Lebaran. Kebutuhan masyarakat dipastikan sangat tinggi. Jika dampak langsung ini tak diantisipasi, kami yakin ada gejolak ekonomi di tingkat bawah," tandasnya.

Elite PDIP amat memprihatinkan kebijakan SBY. Pemerintah dinilai mampu mencari sumber penerimaan Rp 58 triliun tanpa menaikkan harga BBM, mengingat masih ada potensi penerimaan negara Rp 64 triliun.
Menurut Sekjen PDIP, Tjahjo Kumolo, potensi penerimaan Rp 64 triliun berasal dari saldo anggaran lebih (Silpa) Rp 32 triliun, ditambah penghematan belanja kementerian Rp 22 triliun, dan penerimaan Migas Rp 10 triliun. (tribun cetak)

Editor: Jamadin
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
137533 articles 10 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas