Digital Public Service

Hambat Program Pemerintah

Tayang: Kamis, 2 Mei 2013 18:29 WIB

Penulis: Jamadin | Editor: Arief

Pemprov Kalbar Pastikan Gaji PPPK 2026 Aman, Tak Akan Ada PPPK Yang Dirumahkan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ketua Lembaga Pemberdayaan Konsumen dan Lingkungan (LPKI), Kalimantan Barat, Ketua LPKI Kalbar, Burhanuddin Haris, menyesalkan jika ada petugas Puskesmas yang menunda-nunda pendistribusian kartu sehat kepada masyarakat.

"Jika ini sengaja tidak dibagikan, sama saja dengan menghambat program pemerintah. Kartu sehat dibuat tentunya pemerintah untuk memperbaiki pelayanan kesehatan kepada masyarakat," terangnya kepada Tribunpontianak.co.id, Kamis (2/5/2013).

Dikatakannya, jika tidak didistribusikan dan program ini tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, program ini sia-sia, dan hanya menghabiskan anggaran pemerintah. Karena, pemerintah mengucurkan program tersebut mengeluarkan biaya yang tidak sedikit.

"Karena manusia itu sifatnya bergerak, atau mobiling, kegunaannya kartu tersebut bisa di berlakukan dimanapun berada, selama yang bersangkutan memegang kartu sehat," terangnya.

Lebih lanjut Burhan menjelaskan, semisal seorang pemegang kartu sehat warga dari Pontianak Barat, bisa dilayani di Puskemas Pontianak Timur, dan bahkan disinkronkan dengan program nasional, sehingga bisa diberlakukan di manapun dia berada.

"Sakit itu tidak diinginkan, dan tidak diprediksi, serta tidak mengenal tempat. Kalau dia warga Pontianak, lalu pergi ke daerah lain, kemudian sakit, lalu harus dirawat di Puskemas dimana kartu sehat di terbitkan, kan ini merepotkan," tandasnya.

Berita selengkapnya baca di edisi digital,Jumat (3/5/2013).

Sumber: Tribun Pontianak