Minta Bantuan Kades Pungut PBB

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MELAWI - Kesadaran masyarakat di wilayah Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi untuk membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) relatif rendah. Tunggakan PBB pada tahun 2012 lalu hanya mencapai Rp 131 juta dari Rp 208 juta yang ditargetkan, dengan jumlah wajib pajak sebanyak 8.821. 

Camat Nanga Pinoh Aimolnija mengatakan, untuk mencapai target yang diharapkan, pihaknya meminta kepada para kepala desa untuk berkoordinasi dengan kepala dusun dan ketua RT, agar pekerjaan mereka bisa lebih ringan.

"Kalau kepala desa bekerja sendiri memang agak berat, apalagi jumlah wajib pajak di masing-masing wilayahnya kan cukup banyak, makanya kepala desa harus berkoordinasi dengan kadus dan RT nya saat melakukan pungutan " kata Camat Nanga Pinoh Aimolnija Jumat (19/4/2013) usai penyerahan SPT PBB.

Camat menuturkan, pemerintah saat ini sedang mempertimbangkan pemberian reward kepada kepala desa yang berhasil melakukan pungutan PBB terbanyak di daerahnya, sebaliknya pemerintah juga akan mempersiapkan sanksi administrasi kepada wajib pajak bila tidak memenuhi kewajibannya.

"Sanksi administrasi yang dimaksud adalah, ketika ada masyarakat yang hendak mengurus izin pembangunan maka mereka wajib melampirkan SPT atau tanda lunas PBB, jika tidak ada tanda lunas tersebut maka tidak akan dilayani," katanya.

Kabid pendapatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Melawi, Ferwin Ramadhan mengatakan, pihaknya sedang mempertimbangkan pemberian reward kepada kepala desa yang berhasil melakukan pungutan PBB kepada warganya.

"Kita juga akan membahas mengenai sanksi kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya, saya pikir masukan tersebut cukup baik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak," katanya.