Pilbup Kayong Utara

Turiman: Penggugat Harus Lampirkan Data Otentik

Hasil putusan dari KPU itulah yang dijadikan pegangan oleh pasangan penggugat untuk mengajukan gugatan ke MK

Turiman: Penggugat Harus Lampirkan Data Otentik
Novi Saputra
Ketua KPU Kayong Utara Dedy Efendy (Pegang Mik) saat menerima perwakilan massa, Sabtu (30/3/3013)
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pengamat Hukum Tata Negara Untan Turiman Faturrahman mengatakan, berdasarkan prosedur hukum sesuai dengan teks perundang-undangan negara, gugatan penolakan hasil perhitungan suara dalam ajang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) hanya dapat dilakukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). 

"Gugatan itu pun dapat diajukan setelah Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) setempat memutuskan hasil perhitungan suara setelah rapat paripurna. Gugatan dapat diajukan setelah 14 hari masa kerja. Hasil putusan dari KPU itulah yang dijadikan pegangan oleh pasangan penggugat untuk mengajukan gugatan ke MK,"  katanya kepada Tribunpontianak.co.id, Sabtu (30/3/2013)

Penggugat harus melampirkan data-data otentik dan valid terkait dugaan kecurangan proses Pilkada. Saksi-saksi dan pihak-pihak terkait juga harus ada guna memberikan keterangan di MK. MK bisa saja memutuskan mengulang proses pemungutan suara dengan menerbitkan klausul yang berisi jelas tempat-tempat pemungutan suara yang diulang. 

"Jika Pilkada diulang dari awal, tidak mungkin. Apapun keputusan MK, bersifat mengikat secara hukum karena putusan MK merupakan keputusan final atau tertinggi yang harus diterima," tandasnya. 

Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help