Minggu, 21 Desember 2014
Tribun Pontianak

Anggota DPRD Merasa Diinjak KPU

Rabu, 27 Maret 2013 21:26 WIB

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Anggota DPRD Singkawang dari Partai Indonesia Baru (PIB), Suhartoyo menilai, sebagai Lembaga teknis non-Kementerian yang dipercayai mengurus penyelenggaraan Pemilu, KPU sarat dengan kegamangan dan keremangan. Terutama mengenai produk keputusan yang sudah dibuat.

Satu di antaranya dengan diterbitkan Peraturan KPU No. 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab / Kota. Pasal 19 tersebut, menurut Suhartoyo sangat berlawanan dengan Pasal 51 UU No. 08 tahun 2012 tentang Pemilu Anggota Legislatif.

"Pasal 19 huruf i angka 2 pasal tambahan KPU yang tak bijak tapi memijak mati anggota legislatif dari partai yang tak lolos verifikasi KPU. Ini ketidak profesionalan KPU," ungkapnya, Rabu (27/3/2013).

"Otoritas partai yang tak lolos verifikasi ini secara de jure masih eksis sampai tahun 2014 tapi telah dibunuh karakter politik dan hak politiknya," lanjut Suhartoyo yang harus berganti perahu partai untuk mencalonkan kembali karena PIB tak masuk dalam partai peserta Pemilu 2014.

Pernyataan berbeda disampaikan rekan Suhartoyo di PIB, Tjhai Chui Mie. Ketua DPRD perempuan pertama di Singkawang ini menyatakan, keharusan mengundurkan diri bagi anggota legislatif yang akan maju pada Pileg 2014 hanya untuk partai yang lolos verifikasi.

"Jadi tidak termasuk kita yang (partainya) tidak lolos verifikasi. Itu untuk anggota DPRD dari partai yang lolos saja," ungkapnya.

Dia mencontohkan anggota DPRD dari Partai Golkar yang akan maju sebagai caleg dari Partai Demokrat. Hal itu, menurutnya memang memerlukan izin dari partai dan mundur dari keanggotaan di DPRD.

"Saya tetap belum bisa terima. Dia (KPU) tidak berhak mem-PAW. Itu menurut saya. Itu mungkin hanya untuk kelengkapan caleg. Nanti kita lihat dulu. Kita konsultasikan lagi," ungkap Tjhai Chui Mie.

Sebelumnya, Ketua Pokja Pencalonan Anggota DPR, DPRD dan DPD KPU Singkawang, Ramdan menegaskan, anggota legisatif yang akan mencalonkan diri kembali namun dari partai berbeda, harus mengundurkan diri. Hal tersebut ditegaskannya saat sosialisasi peraturan KPU No 07 Tahun 2013 di Aula KPU Singkawang, Rabu (27/3).
Penulis: Nasaruddin
Editor: Arief

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas