A PHP Error was encountered

Severity: 4096

Message: Object of class stdClass could not be converted to string

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 105

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Object of class stdClass to string conversion

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 105

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: Object

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 105

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 105

Pemkab Kubu Raya Kecewa Putusan PTUN - Tribun Pontianak
  • Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Kamis, 24 Juli 2014
Tribun Pontianak

Pemkab Kubu Raya Kecewa Putusan PTUN

Kamis, 7 Maret 2013 08:00 WIB
Pemkab Kubu Raya Kecewa Putusan PTUN
Ilustrasi
Ilustrasi
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBU RAYA  - Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pontianak yang memenangkan gugatan peserta CPNS 2010, tampaknya tidak akan bisa segera dieksekusi. Pasalnya, Pemkab Kubu Raya (KKR) sedang mengkaji kemungkinan mengajukan banding.

"Dari segi hukum, tetap menyarankan untuk dilakukan banding. Kita masih lihat proses selanjutnya karena ini masih putusan awal," kata Kuasa Hukum Pemkab KKR, Mustafa, kepada Tribunpontianak.co.id, Rabu (6/3).

Sementara kalangan DPRD KKR meminta agar putusan ini segera ditindaklanjuti Pemkab KKR, dengan mengedepankan upaya terbaik untuk berbagai pihak. Seperti diberitakan sebelumnya, PTUN Pontianak mengabulkan permohonan peserta CPNS 2010, Selasa (5/3). 

PTUN memutuskan hasil tes CPNS KKR 2010 berlaku dan dianggap sah. Majelis Hakim membatalkan SK Bupati KKR, Nomor 810/0845/BKD-C tentang Persiapan Pelaksanaan Ujian Ulang Pengadaan CPNS KKR 2010.

SK Bupati KKR tersebut sebagai objek sengketa pertama. PTUN juga menetapkan untuk membatalkan objek sengketa empat dan lima, masing-masing SK Menpan dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/100/M.PAN-RB/06/2012 tentang Persetujuan Rincian Alokasi Formasi CPNS daerah tahun 2012, tanggal 11 Juni 2012, dan SK Menpan dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/2307/M.PAN-RB/08/2012 tentang Tanggapan Alokasi Formasi CPNS Daerah tahun 2012, tertanggal 8 Agustus 2012.

Seleksi CPNS KKR 2010 digelar 4 Desember. Diikuti 3.961 peserta. Pada 20 Desember 2010, diumumkan sebanyak 236 peserta dinyatakan lulus seleksi. Bupati KKR kemudian mengeluarkan SK Nomor: 811/1321/BKD-C, tentang Penetapan Pelamar Yang Lulus Seleksi Penerimaan CPNS Daerah KKR Tahun 2010, tertanggal 20 Desember.

Namun, saat berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan Kemenpan, ditemukan kejanggalan dalam hasil seleksi CPNS 2010 tersebut. Sebab, setelah dicek ulang hanya 24 dari 236 peserta lulus yang menandatangani Lembar Jawaban Kerja (LJK). Selebihnya, 212 LJK tidak ditandatangani. Selain itu, Pemkab KKR dalam proses seleksi CPNS ternyata bekerjasama bukan dengan perguruan tinggi negeri (PTN), namun dengan Kemendagri. 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara kemudian membatalkan rekrutmen CPNS KKR karena dianggap tidak sah. Pembatalan penerimaan CPNS sebanyak 236 orang tersebut, dikeluarkan melalui Surat Menpan kepada Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Kepala BKD Kalbar bernomor B/1898/M.PAN-RB/8/2011. 

Pada 10 Agustus 2012, Bupati KKR mengeluarkan SK tentang Persiapan Pelaksanaan Ujian Ulang Pengadaan CPNS KKR Tahun 2012. Ujian digelar 8 September 2012. Namun, tidak semua peserta tes CPNS 2010 mengikuti tes ulang tersebut. 

Dari 3.961 peserta pada 2010, yang ikut tes ulang hanya 2.902 peserta. Sebanyak 1.059 peserta tidak ikut tes. Sebelum tes ulang ini digelar, CPNS 2010 yang dinyatakan lulus, melayangkan gugatan ke PTUN Pontianak dengan nomer perkara 18/G/PEN/2012/PTUN-PTK, tertanggal 29 Agustus 2012.
Pemkab Kecewa

Kuasa Hukum Pemkab KKR, Mustafa, untuk keperluan menyarankan upaya banding atas putusan PTUN Pontianak itu, pihaknya akan mempelajari lebih dulu apa pertimbangan majelis hakim. "Kita pelajari dulu apa pertimbangan-pertimbangan hakim dalam putusan. Selanjutnya kita konsultasikan kepada pimpinan (Bupati.Red)," ujarnya.

Koordinasi dengan Bupati KKR, Muda Mahendrawan, terus dilakukan untuk memutuskan langkah-langkah yang akan diambil terhitung 14 hari sejak majelis hakim PTUN Pontianak mengetuk palu. "Saat ini, kita belum mendapatkan salinan putusanya," ujar Mustafa.

Kabag Hukum dan HAM Pemkab KKR ini menyayangkan hasil putusan perkara Nomor 18/G/2012/PTUN-PTK, lantaran keputusan surat yang dikeluarkan Bupati KKR Nomor 810/0845/BKD-C tentang Persiapan Ujian Ulang Pengadaan CPNS 2010, lebih didasarkan pada keputusan BKN dan Menpan untuk melaksanakan tes ulang.

"Kita agak kecewa, kenapa yang diputuskan untuk dicabut adalah Surat Bupati KKR. Putusan pebatalan sendiri, padahal atas perintah Menpan dan BKN, untuk menganjurkan tes ulang. Otomatis ada surat pembatalan terhadap hasil tersebut," jelasnya.

Mustafa menegaskan, kekecewaan lebih karena beberapa putusan terkesan menyudutkan Pemkab KKR. Sementara fakta di persidangan tidak sepenuhnya seperti beberapa beberapa hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam persidangan.

"Kita sedikit kecewa dalam arti, pertimbangan hukumnya itu persis menyudutkan Pemkab. Satu di antaranya tentang koordinasi yang dilakukan. Pemkab saat itu dianggap tidak melakukan koordinasi. Sedangkan pelaksanaan CPNS 2010, Pemkab KKR pernah hadir dalam rapat memenuhi undangan oleh Pemerintah Daerah," paparnya.

Mustafa membeberkan, di persidangan, baik saksi dari Pemkab, maupun saksi dan BKN, sempat ditanya, apakah mengikuti rapat itu termasuk koordinasi? "Jawabannya itu termasuk koordinasi. Nah, dalam proses CPNS 2010, Pemkab KKR diundang dan lima kali hadir," tegasnya.

Hasil dari koordinasi tersebut, antara lain memutuskan jadwal pelaksanaan tes CPNS. "Hari tesnya sama dan fakta persidangan, hari tesnya juga sama," ujar Mustafa.

Terkait kerjasama dengan PTN, ia menegaskan bahasa dalam aturan tersebut adalah dapat bekerja sama. Dalam fakta persidangan, prosedur tersebut juga tidak salah. Soal LJK, LJK dibuka pada saat pelaksanaan tes. "Jadi murni yang membuat adalah pusat. Kita tidak tahu, bahwa LJK tersebut tidak ada kolom tanda tangan," ujarnya.

Pemprov Memantau

Senada dengan Kabag Hukum dan HAM Pemkab KKR, Sekda KKR, Husen Syawiek, juga mengatakan saat ini masih menunggu proses karena putusan PTUN Pontianak belum inkrah. "Kita masih menunggu terkecuali sudah inkrah, baru kita laksanakan. Saat ini, keputusan tersebut kita pelajari dulu. Tentu ada upaya hukum," tegas Husen.

Ia menegaskan pelaksanaan tes CPNS KKR 2012, sudah memenuhi prosedur karena mengacu pada keputusan Kemenpan dan BKN. "Ada surat Menpan serta aturan-aturanya. Pemkab dalam hal ini sebagai pelaksana. Beda dengan pelaksanaan tes CPNS 2010, karena pada 2012 seleksi dilakukan secara nasional," katanya.

Meski begitu, ia menghormati putusan PTUN Pontianak. Ia pun tak mau berandai-andai. Apa respon Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalbar? Kepala BKD Kalbar, Robertus Isdius, menegaskan tidak mempersoalkan tuntutan CPNS KKR. 
Sebab, masalah di KKR merupakan masalah penggugat dan tergugat. BKD Kalbar tidak ada sangkut pautnya dengan kisruh rekrutmen CPNS 2010 tersebut. 

"BKD Kalbar hanya sebatas pengawasan ketika penerimaan dulu. Persoalan hukum antara CPNS dan Pemerintah KKR, kita tidak ada terlibat," tegas Robertus yang ditemui di ruang kerjanya.

Ia menyarankan semua pihak agar menjalankan proses hukum yang ada. Termasuk menjalankan ketentuan yang ditetapkan pusat. Namun, ia mempersilakan kepada semua pihak yang merasa tidak puas atas putusan PTUN tersebut untuk meneruskan proses hukumnya. Sebab masih ada proses hukum selanjutnya yang bisa ditempuh.

"Kita sudah baca koran Tribun, katanya tuntutan CPNS menang. Tapi, ikuti saja prosesnya dulu. Bagi yang tidak puas kan bisa meneruskan proses hukumnya melalui banding," imbuh Robertus.

Ia kembali menegaskan, peran BKD Kalbar terhadap putusan PTUN itu, hanya sebatas mengikuti jalannya proses hukum. Sebab BKD Kalbar tidak terkait, tidak sebagai penggugat atau tergugat. 

Putusan PTUN Pontianak ini juga mendapat atensi dari kalangan DPRD KKR. Ketua 
DPRD KKR, Sujiwo, mengajak semua pihak berpikir jernih. Baik para peserta CPNS, masyarakat, maupun Pemkab KKR.

Terlebih keputusan tersebut belum inkrah, karena dimungkinkan adanya upaya hukum terhitung batas waktu yang ditentukan. "Saya lihat ini polemik berkepanjangan. Setelah bandingpun masih ada upaya kasasi," kata Sujiwo.

Karena itulah, ia meminta semua pihak bersabar mengikuti proses hukum ke depannya. Kecuali, jika Pemkab KKR, Kemenpan, dan BKN tidak melakukan upaya hukum. maka otomatis keputusan PTUN tersebut inkrah. "Dan Amar-amar keputusan harus dilaksanakan. Artinya mutlak, wajib hukumnya CPNS 2010 yang berjumlah 236 itu harus diakomodir," kata politisi PDIP ini.

Komunikasi Pusat

Namun demikian Sujiwo mengatakan untuk mengakomodir hal tersebut Pemkab diimbau untuk segera mungkin melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat, yaitu BKN dan Kemenpan, pasca putusan PTUN. 

"Pemkab tidak bisa bekerja sendiri, untuk itu kita menyarankan kepada Bapak Bupati untuk segera mungkin dan seintensif mungkin berkomunikasi dengan pemerintah pusat. Dalam hal ini BKN dan Menpan, pasca diputuskan menangnya CPNS," pintanya.

Sementara berkaitan objek sengketa, memang masih jadi dilema. Jika CPNS 2010 menang, sangat mungkin akan berkaitan dengan objek sengketanya adalah keputusan-keputusan yang menyangkut CPNS 2012. 

"Sangat dimungkinkan kalau yang 2010 ini diakomodir, maka yang 2012 harus dibatalkan. 
Ini yang jadi polemik berkepanjangan. Ini saya lihat sekilas karena masih belum memegang salinannya. Nanti saya akan kaji lebih lanjut," kata Sujiwo.

Karena kemungkinan proses hukum yang panjang ini, ia mengajak semua pihak berpikir positif, dingin, dan jernih. Ia berharao Pemkab fokus menangani masalah ini. "Terlepas dari segala aspek dan bicara kepentingan masyarakat, saya rasa bisa kedua-duanya diakomodir, karena kedua-duanya masyarakat kita. Baik CPNS 2010 atau 2012. Saya yakin nanti ada solusinya," pungkasnya.

Anggota Komisi A DPRD KKR, Bambang Sridadi, juga mengingatkan agar Pemkab KKR mempertimbangkan dan mengedepankan upaya terbaik bagi semua pihak dalam kasus ini. 

"Jadi memang pelaksanann tes ulang CPNS 2010 pada 2012, masih dalam ranah hukum karena itu sebenarnya tidak boleh dilakukan penerimaan CPNS oleh Menpan maupun BKN," kata Bambang.

Politisi Demokrat ini menilai bagaimana pun, telah banyak kerugian immateril yang dialami peserta tes CPNS 2010. "Niat menjadi pegawai mengabdi malah jadi masalah. Jika memang itu menyalahi prosedur, tentu CPNS berhak atas hak-haknya. Dengan demikian, tentu dapat segera diberikan solusi terbaik," pintanya.

Saat ini, menurut Bambang, upaya alternatif  yang dapat dilakukan adalah menerapkan status quo hukum yaitu mengembalikan keadaan seperti semula atau segera ada langkah kebijakan yang tidak merugikan kedua belah pihak. 

"Ini adalah pembelajaran hukum, di mana tentu tidak ada yang mesti disalahkan. Akan tetapi, kita berharap ada kebijakan terbaik dan tepat yang diambil untuk semua pihak,'' ujarnya. (edisi cetak)
Penulis: zulkifli
Editor: Jamadin
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas