A PHP Error was encountered

Severity: 4096

Message: Object of class stdClass could not be converted to string

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 107

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Object of class stdClass to string conversion

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 107

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: Object

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 107

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 107

Minta Kejati Tak Tebang Pilih Usut Korupsi Obat Cacing - Tribun Pontianak
  • Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Kamis, 21 Agustus 2014
Tribun Pontianak

Minta Kejati Tak Tebang Pilih Usut Korupsi Obat Cacing

Kamis, 17 Januari 2013 10:11 WIB
Minta Kejati Tak Tebang Pilih Usut Korupsi Obat Cacing
NET
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SANGGAU - Belum ditahannya semua tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan obat cacing Dinas Kesehatan Sanggau senilai Rp 9,4 miliar, memantik keprihatinan tokoh masyarakat Sanggau.

Mereka mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalbar, tidak tebang pilih dalam mengusut tuntas kasus yang merugikan keuangan daerah Rp 7 miliar tersebut. "Kalau tersangkanya empat, kemudian ditahan tiga, harus adil, semua ditahan," pinta Raja Sanggau, H Gusti Arman, kepada Tribun, Rabu (16/1/2013).

Seperti diberitakan, Kejati Kalbar sudah menahan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupi APBD Sanggau 2006 dan 2007 ini. Mereka adalah dr RJB, PAT, dan dr FP yang kini menjabat Direktur RSUD Sanggau.

Ketiganya ditahan usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka oleh Kejati Kalbar, Senin (14/1). Sementara satu tersangka lagi, MR yang diduga sebagai pimpinan PT Rajawali Nusindo, sebagai distributor obat cacing, mangkir.

Menurut Kejaksaan, yang bersangkutan sudah dua kali dipanggil, namun mangkir. "Kita juga minta, dalam penanganan kasus ini, jangan tebang pilih. Kejati Kalbar kita minta serius dalam menangani kasus ini," tegas Gusti Arman.

Termasuk menurutnya, mengusut aktor utama dalam kasus ini. Penahanan ketiga tersangka menurutnya jadi momentum untuk mengusut tuntas kasus korupsi yang sudah berlangsung sejak 2008 ini.
Menanggapi hal ini, Aspidsus Kejati Kalbar, Didik Istiyanto, menjelaskan pihaknya terus melakukan pengembangan dugaan korupsi obat cacing di Dinas Kesehatan Sanggau. Namun pihaknya belum bisa mengatakan atau mengekspos kepada media.

Hal tersebut dimaksud agar pekerjaan Kejaksaan tidak menjadi sulit. "Untuk tersangka lain jika pun ada belum saatnya kita beri tahu. Kalau kita beri tahu, hanya bisa mempersulit kerja kita. Jika kita mau tangkap lagi tersangka lain, tapi sudah kita ekspos bisa jadi mereka kabur duluan," tegas Didik.
Ia juga belum mau memberitahu sejauh mana perkembangan kasus korupsi tersbut. Bahkan ia belum bisa mengatakan siapa dan bagaimana proses terhadap satu tersangka yang belum ditangkap.

Termasuk apakah ada penambahan tersangka atau tidak. Ia berharap semua pihak agar tidak resah terhadap kasus korupsi tersebut. Sebab Kejati Kalbar akan menanganinya semaksimal mungkin dan sesuai aturan atau hukum yang berlaku. "Semua kita lakukan sesuai prosedur, tidak ada yang kita tutup-tutupi," tegasnya.

Waspadai Politis

Raja Sanggau Gusti Arman mengingatkan, keseriusan dan keadilan Kejati Kalbar dalam menuntaskan kasus ini penting untuk menjawab kekhawatiran warga Sanggau, apakah kasus ini berbau politis atau tidak.

"Kita minta ini jangan ada nuansa politis. Mengingat saat ini Sanggau akan menggelar Pilkada Bupati dan Wakil Bupati. Kalau bersalah, tetapkan bersalah, kalau tidak, ya tidak. Harus segera," ujar Gusti Arman.

Kekhawatiran serupa juga diutarakan penggiat Anti Korupsi Sanggau, Eddy Siswanto. Kasus korupsi yang mangkrak sejak 2008, dan baru mencuat kembali belakangan, dikhwatirkan ada permainan pihak tertentu. Sebab momen Pilkada akan berlangsung di Sanggau sebentar lagi.

"Kejati jangan gertak saja. Kalau mau, sikat semuanya yang diduga terlibat. Karena, ini kasusnya sudah lama, kenapa baru sekarang," tanyanya.

Ia meminta, Kajati serius menangani dugaan korupsi obat cacing yang sudah lama ditunggu ini. Ia meminta, jangan sampai masyarakat menilai bahwa Kejati tebang pilih dalam mengungkap kasusnya.

Ketua Fraksi Demokrat DPRD Sanggau, Khironoto, juga mendesak Kejati Kalbar segera menindak siapapun yang terlibat. Menurutnya, setiap proyek yang bergulir tentu melibatkan banyak panitia.

"Kita minta jangan tebang pilih karena dalam proyek ini tentu ada timnya yang tandatangan pasti lebih dari tiga itu. Itu juga kita minta diusut," pintanya.

Anggota Komisi C ini juga berharap dalam kasus ini para pejabat khususnya di Sanggau banyak belajar. Sebeb ke depan, korupsi bisa saja terjadi kembali dalam proyek. "Ini harus jadi pelajaran. Jangan main tandatangan saja. Harus teliti sesuai aturan. Jangan, mentang-mentang membela kontraktornya, sehingga pasang badan yang akhirnya masuk bui," imbuhnya.

Cermat Dakwaan

Desakan agar tersangka lain dalam kasus ini, segera ditangkap juga datang dari Dewan Penggurus Lembaga Gemawan, Hermawansyah SH. "Masyarakat menunggu kasus ini sampai ke mana. Apakah hanya sampai pada empat tersangka atau ada lagi yang lain. Penyidik harus menjelaskan kenapa tersangka lani tidak ditahan dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, proses ini harus dikawal baik oleh media, masyarakat, dan pihak-pihak lainnya," kata Hermawansyah.

Ia meminta Kejaksaan terus mendalami perkara ini aar jika ada tersangka-tersangka lain yang terlibat, bisa diketahui, diproses, serta ditahan juga. Selain itu, berdasarkan pengamatannya selama ini, ketika penyidik akan melimpahkan berkas kasus kepengadilan mereka lemah dalam merumuskan berkas dakwaan.

Hal ini menjadi masalah karena hukuman terhadap tersangka menjadi ringan. "Selengkap apapun alat bukti terkumpul, ketika penyidik tidak mampu merumuskan perbuatan dalam surat dakwaan, bisa jadi akan menjadi celah sehingga pelaku-pelaku dihukum ringgan. Oleh sebab itu, saya harap penyidik harus serius dan teliti menangani perkara ini," paparnya.

Hermawansyah mengatakan karena korupsi merupakan kejahatan luar biasa, maka harus dilakukan proses penyidikan secara luar biasa juga.  "Yang menjadi perhatian masyarakat adalah harus ada penekanan tertentu. Agar penegak hukum dipandang serius. Sehingga wajar, keinginan masyarakat agar pelaku diproses dan dihukum. Termasuk juga tidak dikabulkannya permohonan penangguhan
tersebut," tegasnya.

Ia memaparkan pengajuan penangguhan oleh tersangka adalah manusiawi. Hal tersebut adalah hak tersangka karena diatur dalam KUHP. Siapapun yang menjadi tersangka bisa saja mengajukan penangguhan.

Namun, masalah dikabulkan atau tidak adalah hak atau pertimbangan penyidik. "Ketika melakukan penahan adalah pertimbangan penyidik. Keputusan penagguhan juga hak penyidik. Tetapi dalam konteks kejahatan korupsi, menurut UU sebagai kejahatan luar biasa. Memang semestinya tidak segampang mungkin melakukan penangguhan terhadap tersangka," imbuhnya. (tribun cetak)
Editor: Jamadin
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas