Ibarat Negara Dalam Negara

Usulan pun mengemuka. Bila presiden tetap tak kunjung bertindak, masyarakat bisa mengajukan kasus ini ke Mahkamah Konstitusi (MK)

Ibarat Negara Dalam Negara
matanews.com
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Manuver Polri yang tak mau kalah, ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan penindakan hukum di institusi Polri mendapat kecaman banyak kalangan. Bareskrim ngotot tidak akan menghentikan penyidikan korupsi di Korlantas. Demikian pula  KPK menegaskan tak akan mundur selangkah pun dalam menyidik kasus korupsi driving simulator SIM Korlantas Polri yang merugikan negara sekitar Rp 100 miliar tersebut.

Argumentasi Polri ngotot tetap menangani korupsi simulator SIM didasarkan pada kesepakatan Bersama (MoU) Antara Kejaksaan, Polri, KPK Nomor: KEP-049/A/J.A/03/2012, Nomor: B/23/III/2012 dan Nomor: SP3-39/01/03/2012 tentang Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 29 Maret 2012 di Kejagung.

Di dalam Pasal 8 disebutkan antara lain: 1. Dalam hal para pihak melakukan penyelidikan pada sasaran sama, menghindari duplikasi penyelidikan, maka penentuan instansi yang mempunyai kewajiban menindaklanjuti penyelidikan adalah instansi yang lebih dulu mengeluarkan surat perintah penyelidikan.

Padahal seperti sudah diungkapkan banyak kalangan pengamat dan pakar hukum, kewenangan penanganan kasus dugaan korupsi yang dilakukan penyenggara negara secara tegas telah diatur di dalam Pasal 50 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Dalam pasal (4) disebutkan, Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh Kepolisian dan/atau Kejaksaan dan KPK, penyidikan yang dilakukan Kepolisian atau Kejaksaan tersebut segera dihentikan.

Menanggapi kian meruncingnya rivalitas antara Polri dan KPK 'rebutan' kasus korupsi Simulator SIM tersebut sejumlah kalangan mendesak Presiden SBY sebagai kepala pemerintahan turun tangan memerintahkan Kapolri untuk taat konstitusi dan UU. Namun presiden tetap bergeming, sehingga SBY banjir kecaman, seperti diberitakan koran ini kemarin. Sikap diam SBY dinilai mengancam tertib asas negara hukum.

Usulan pun mengemuka. Bila presiden tetap tak kunjung bertindak, masyarakat bisa mengajukan kasus ini ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menguji kewenangan tersebut dan UU KPK sebagai upaya beradab dalam negara hukum agar ada kepastian hukum.

Ketua MK Moh Mahfud MD sendiri saat dimintai komentarnya soal ini hanya berujar pendek bahwa kesimpulan dari semua pendapat hukum mengenai rebutan kewenangan antara Polri dan KPK sudah jelas. "Tinggal niat baik saja. Apakah kita mau berantas korupsi atau tidak," tegas Mahfud di Jakarta, Sabtu (4/8/2012) seraya menambahkan masalah rebutan antara KPK dan Polri itu berpotensi diperkarakan di MK. Karena itu ia dan para hakim MK tak mau berkomentar banyak.

Mengapa Polri dinilai melanggar konstitusi dan UU? Sebab, di dalam tata urutan perundang-undangan dalam tertib hukum di Indonesia, jelas-jelas kedudukan UU jauh lebih tinggi dari MoU. Bahkan, mengutip pakar hukum dari Universitas Indonesia Ganjar Laksmana Bondan, MoU tak bisa dijadikan dasar hukum bagi polisi untuk menangani kasus dugaan korupsi proyek alat uji mengemudi. Artinya bila diadu antara MoU dengan UU tentu MoU akan tersingkir.

Karena itu dalih Kabareskrim Mabes Polri Komjen Sutarman bahwa Polri memiliki kewenangan penuh 'hanya' berdasarkan MoU yang seolah lebih tinggi dibanding UU dinilai kenaifan besar di bidang penegakan hukum. Sejumlah pengamat pun bertanya dengan nada heran, masak UU kalah dengan MoU? Apa Polri punya pemahaman tentang tata urutan perundangan yang beda dengan RI?

Jika argumen Polri tersebut dibenarkan, maka dikhawatirkan ini akan menjadi pendidikan hukum dan politik yang buruk bagi bangsa. Karena hukum dikalahkan oleh kekuasaan. Sikap arogan atau jumawa tersebut menyiratkan praktek negara di dalam negara.

Pertaruhannya pada tertib asas negara hukum bertentangan dengan konstitusi. Jadi masalahnya tak sekadar pada kekhawatiran akan munculnya konflik kepentingan bila kasus dengan tersangka perwira tinggi Polri itu yang menangani juga Polri, tetapi lebih kepada pelanggaran UU. (*)

Penulis: Ahmad Suroso
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help