Rabu, 26 November 2014
Tribun Pontianak

Jasman Pidanakan Jaksa Suap

Selasa, 17 Juli 2012 10:13 WIB

Jasman Pidanakan Jaksa Suap
matanews.com
Kajati Kalbar Jasman Panjaitan
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Hanya berselang sehari setelah disorot sebagai lembaga yang paling rawan korupsi, Kejaksaan RI menandatangani Pakta Integritas (PI) yang melibatkan seluruh kejaksaan di Indonesia, termasuk Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalbar. Kejati Kalbar, Jasman Panjaitan, menegaskan PI sebagai upaya Kejaksaan membersihkan diri dari tindak pidana korupsi.

 "Jajaran jaksa yang menandatangani Pakta Integritas, menuju zona bebas korupsi di daerah kita, Kejaksaaan Tinggi Kalbar. Kalau mereka menerima suap atau melakukan pemerasan, di samping dikenakan PP Nomor 53 Tahun 2011, tidak tertutup kemungkinan mereka dipidanakan," tegas Jasman Panjaitan kepada wartawan, Senin (16/7/2012).

Namun, langkah kejaksaan ini ditanggapi pesimistis oleh Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Uchok Sky Khadafy. "Penandatanganan PI itu sekadar simbol moralitas. Bukan jaminan korupsi tidak terjadi. Makanya, tugas masyarakat juga membantu untuk mengawasinya," tegas Uchok, kepada Tribunpontianak.co.id.

Jasman berharap PI yang sudah dilakukan bukan sekadar seremonial. Sebagai Kejati Kalbar, ia meminta semua yang menandatangani PI, Kajari, Eselon IV, Eselon II, Wakajati, dan para pejabat di Kejati Kalbar, menghayati isi dan melaksanakannya.

Jasman bersyukur di wilayah Kejati Kalbar, belum ada jaksa yang dilaporkan menerima suap atau melakukan pemerasan. Kalau pun ada, hanya yang bersifat moral seperti jaksa yang kawin lagi.
"Tapi kalau sampai menerima suap, ya kita berharap jangan pernah terjadi. Ini komitmen semuanya. Dari Menpan, bukan hanya Kejaksaan, semua instansi dalam rangka reformasi birokrasi," paparnya.

Kenapa fokus utama PI masalah korupsi, Jasman menjelaskan karena agenda pemerintah adalah pemberantasan korupsi. Sebab korupsi membebani dan merugikan masyarakat. Tak hanya korupsi, PI juga menyorot tindakan-tindakan yang tak senonoh yang dilakukan jaksa.
"Jangan sampai jaksa-jaksa keluyuran bernyanyi di pub. Saya sudah tunjukkan itu (tidak berada di sana). Suatu saat akan jalan-jalan dan mengecek ada gak orang-orang itu. Kalau teman-teman (wartawan) melihat jaksa di tempat-tempat tak senonoh, saya mohon dilaporkan. Saya akan panggil," pinta Jasman.

Usai penandatanganan PI, Jasman mengaku kesal karena Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sekadau, Mirza, tak ikut menandatanganinya. "Saya ini kesal salah satu jaksa, Kajari, tak hadir, dari Sekadau. Saya akan verifikasi dulu kenapa dia tak hadir. Apakah dia sakit, sampai hari tidak ada laporan dia sakit. Asisten Pengawasan akan mengklarifikasi, kenapa," tegasnya.

Siap Dicopat


Konsekuensi menandatangani PI disadari betul oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sintang, Moch Djumali. Ia siap dicopot dari jabatannya jika selama menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai Kajari melanggar PI dan ketentuan yang berlaku.

"Tak ada alasan bagi saya, untuk tidak siap dicopat jika terbukti melanggar ketentuan perundangan- undagan yang berlaku. Jangankan dicopot, menjalani hukuman pun kita siap," tegas Djumali.

Ia menuturkan sesuai perintah Kejaksaan Agung melalui surat edaran yang disampaikan kepada masing-masing Kejari di seluruh Indonesia, sebelum menandatangai PI, semua jaksa diminta menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pengawai Negeri (LHKPN) masing-masing ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Ini untuk melihat apakah kekayaan yang dimiliki jaksa sesuai dengan pendapatan atau gajinya. Jika tak sesuai akan diselidiki KPK. Jika terbukti melakukan korupsi setelah dilakukan penyelidikan, yang bersangkutan akan diproses sesuai aturan yang berlaku," ujarnya.

Karena itulah, sebagai Kejari ia akan melakukan pembinaan kepada para jaksa di Sintang. Sejauh ini, yang sudah dilakukan senantiasa mengingatkan agar menjalankan tugas dan tangggungjawab sesuai prosedur.

"Saya tidak segan-segan menindak tegas apabila ada di antara anggota saya melakukan pelanggaran. Mulai dari penundaan kenaikan pangkat, bahkan apabila pelanggaran yang dibuat sudah fatal, kita lakukan pemecatan," imbuhnya.

Tak hanya Kejari Sintang, komitmen menjalankan PI juga diutarakan Kejari Sanggau, Tito Prasetyo.Tidak hanya dirinya, namun juga seluruh personel di Kejari Sanggau. "Tentunya kita siap. Sesuai poin ketujuh dalam fakta itu, jika memang melanggar tentu siap menghadapi konsekuensinya. Kalau pidana ya pidana. Kalau perdata ya perdata," kata Tito.

Ia pun akan melakukan langkah-langkah pengawasan terhadap jajarannya. Misalnya pengawasan melekat maupun pengawasan fungsional.

Simbol Moralitas

Meski jajaran Kejaksaan siap dengan semua konsekuensi PI yang sudah ditandatangani, Koordiantor Fitra, Uchok Sky Khadafi, mengaku tetap tak yakin langkah ini mampu membersihkan institusi Adyaksa itu dari jerat korupsi.

"Saya tetap pesismistis untuk penandatangan PI ini. Karena ini, hanya penandatanganan gerakan moralitas. Juga untuk meralihkan isu supaya bukan masyarakat sipil lagi yang harus terus mengawasi hal-hal seperti ini, kata Ucok.

Terkait anggaran misalnya, Kejaksaan harus lebih transparan misalny adengan sosialisasi ke DPR seperti yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kemudian semua laporan Kejati, harus terbuka ke masyarakat.

Dengan transparansi seperti itu, masyarakat bisa mengetahui, sejauh mana kinerja dan proses laporan masyarakat yang sudah ditangani kejaksaan. "Selain itu, Kejati merupakan lembaga vertikal. Jadi jangan ada menerima dana hibah. Walaupun katanya dana hibah itu untu ibu-ibu atau hal lain," tegas Uchok.

Minggu (15/7), Fitra menyebut Kejaksaan RI menempati urutan pertama kementerian atau lembaga negara yang berpotensi terkorup yaitu Rp 5,4 triliun. Potensi korupsi berdasarkan analisis audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu disebabkan kurang tegas dan akuntabelnya tata kelola keuangan di Kejaksaan.

Selain Kejaksaan, lembaga lain yang juga berpotensi korup di antaranya Kemenkeu (Rp 5,3 triliun), Kemendikbud (Rp 3,3 triliun), Kemenkes (Rp 332,8 miliar), Kementerian ESDM (Rp 319,1 miliar), Kemenhut (Rp 163,5 miliar), dan Kemensos (Rp 157,8 miliar). "Jadi, wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam pengelolaan anggaran bukan berarti tidak ada penyimpangan," kata Uchok.

Menanggapi tudingan Fitra, Kejati Kalbar, Jasman Panjaitan, mempertanyakan cara pandang Fitra yang menilai Kejaksaan sebagai lembaga terkorup. Ia mengatakan pada 2011, Kejaksaan mendapatkan nilai WTP. Sementara data yang dirilis Fitra adalah 2008-2010. "Yang dimaksud Fitra itu dulu, 2008-2010. Memang waktu itu, ada perbedaan pendapat antara Kejaksaan dengan BPK. Contoh hal-hal yang tidak tertagih," tegas Jasman.

Jasman menyayangkan pemberitaan yang seolah-olah Kejaksaan lembaga terkorup. Ia mempertanyakan apakah kalau tidak tertagih menjadi korupsi, dikorupsi Kejaksaan. Karena untuk melakukan penagihan, menurutnya Kejaksaan mempertimbangkan berbagai hal.

"Masih adakah hartanya. Jadi bukan kita, kalau memang ada bukti jaksa yang kolusi yang bersangkutan, laporkan. Tangkap sama-sama kita bersihkan," beber Jasman.

Meski begitu, Jasman akan menggunakan penilaian Fitra sebagai cermin untuk membenahi diri Kejaksaan. Jaksa Agung, Basrief Arief, tak membantah penilaian Fitra. "Saya kira kalau rawan bisa saja. Dalam arti kata begitu besar institusi ini, begitu banyak jaksa yang di Indonesia, ada 8.000-an orang, dengan pegawai 15-20 ribu. Kalau dibilang rawan, saya tak bisa menyanggah," kata Basrief.
Yang harus dilakukan saat ini menurutnya, mempertahankan dam meningkatkan penilaian WTP dari BPK. Apalagi masih ada catatan dari BPK. "Itu yang harus dibersihkan," ujar Basrief.

Benahi Rekruitmen

Aktivis LSM Gemawan, Hermawansyah, juga sependapat bahwa penilaian Fitra harus menjadi bahan evaluasi dan cambuk bagi Kejaksaan agar lebih profesional. Namun, Kejaksaan harus tetap memberikan klarifikasi.

Selain tentu saja, dalam laporan penggunaan keuangan negara harus disampaikan kepada publik dengan transparan. Menurut Hermawan, dalam menangani setiap kasus korupsi, Kejaksaan harus tuntas dan memberikan progres kepada publik, sehingga tak muncul prasangka negatif.

"Munculnya KPK, pemicunya disebabkan oleh Kejaksaan itu sendiri. Semestinya, aparat Kejaksaan dan Kepolisian sebagai lembaga penegak hukum, berlomba-lomba menegakan hukum sebenar-benarnya. Jangan sampai masyarakat hanya tahu KPK," katanya.

Hermawan menyebut reformasi di tubuh Kejaksaan sudah bergulir sejak zaman Jaksa Agung Abdurahman Saleh dengan adanya Kesepakatan Ciloto. Di mana setiap tingkatan Kejaksaan menangani 5 kasus korupsi untuk Kejati, 3 kasus untuk Kejari, dan satu kasus untuk pembantu Kejari. "Adanya Pakta Integritas (PI) ini merupakan instrumen meningkatkan kinerja sebagaimana yang sudah terjadi beberapa waktu lalu," ujarnya.

PI yang ditandatangai Kejati Kalbar, diapresiasi anggota DPD RI asal Kalbar, Erma S Ranik. Namun, Erma mengingatkan agar PI benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari para jaksa di Kalbar.

"Kita masih ingat kasus Jaksa Urip yang ditangkap KPK karena kasus suap. Kasus ini, harus dijadikan pelajaran untuk jaksa-jaksa di Kalbar, agar kejadian serupa tak terulang. Jangan ada lagi jaksa yang terlibat kasus korupsi," kata Erma.

Ia menyebut jaksa sangat rentan terhadap godaan jual beli perkara dan tuntutan. Jaksa yang bermasalah, biasanya tidak jauh dari dua hal ini. Setelah penandatanganan PI, jaksa harus lebih mampu membuktikan kalau ia berpihak kepada kebenaran dan keadilan.

Untuk itu menurut Direktur LPS AIR, Demanhuri Gustira, PI saja tidak cukup. Perbaikan kinerja Kejaksaan harus dimulai dari proses rekruitmen. Selama ini, masih muncul anggapan di masyarakat, untuk jadi jaksa harus mengeluarkan sejumlah uang.

Selain rekruitmen, hal lainnya adalah sistem kekurangterbukaan Kejaksaan dalam proses penggunaan keuangan. "Berbanding terbalik dengan KPK yang menggunakan anggaran untuk tim intelijen melakukan penyelidikan dengan benar-benar turun ke lapangan. Efek yang timbul di sini kerap kali, jaksa melakukan negosiasi dan tidak memiliki fakta kuat. Kami pernah mengalaminya saat mendampingi masyarakat.

Agar Kejaksaan mendapat kepercayaan publik, lakukannya penyelidikan terhadap kasus-kasus korupsi menyangkut pelayanan publik. Jangan hanya yang identik dengan politik. Diharapkan, penanganan kasusnya tuntas dan disampaikan kepada masyarakat," papar Deman.
Editor: Jamadin

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas