TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG - Pengetahuan dan kemampuan serta jumlah petugas pelayanan yang memiliki keterampilan medis dan kemampuan konseling masih relatif terbatas. Jumlah petugas yang sudah mengikuti standarisasi pelayanan sesuai dengan petunjuk dan pedoman contraceptive Technology Update (CTU) sedikit.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang H Zulifli mengatakan pelaksanaan pelayanan keluarga berencana yang berkualitas, dilandasi adanya Undang-unang RI No 10 tahun 1992 tentang perkembangan penduuk dan pembangunan keluarga sejahtera. Kebijaksanaan KB di Indonesia tidak hanya berorientasi pada pencapaian kesertaan dan angka fertilitas, akan tetapi terfokus pula pada upaya-upaya pemenuhan permintaan kualitas pelayanan.

"Pelayanan KB yang berkualitas dipengarui oleh berbagai faktor, satu diantara aspek yang menetukan pelayanan adalah sumber daya manusia, baik dari pengelola, pelaksana, maupun pemberi pelayanan KB dan kesehatan reproduksi," ujar Zulkifli kepada Tribunpontianak.co.id, Rabu (11/7/2012).

Dikatakannya, penilaian tentang kualitas pelayanan KB  dan kesehatan reproduksi masih beragam, kualitas playanan dapat diartikan sebagai kondisi dan keadaan dimana dengan sumberdaya, sarana, dan dana yang terbatas sasaran dan tujuan KB, dengan memberikan jasa pelayanan yang baik kepada  masyarakat. Sehinggapencari jasa pelayanan dapat dilayani dengan baik dalam upaya mencapai kesejahteraan keluarga yang sesuai serta memenuhi syarat etika, agama, serta norma sosial dan budaya.