Akhirnya KPK Periksa Anas

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya memanggil Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum untuk diperiksa sebagai saksi kasus pembangunan sekolah olahraga di Hambalang, Bukit Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (27/6/2012) hari ini.

Keterangan Anas dinilai amat penting untuk menguak dugaan korupsi di balik proyek senilai Rp 2,5 trilun itu. Pemeriksaan ini sekaligus sebagai bantahan KPK terjebak politisasi.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan komisinya telah mendapatkan informasi penting dari anggota Fraksi Partai Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat, Ignatius Mulyono yang mengaku disuruh Anas menyelesaikan sertifikat tanah untuk Hambalang. Sumber Tempo di KPK membenarkan Anas menerima fee yang diduga terkait dengan proyek Hambalang.

Sebelumnya, Nazar pun pernah mengungkapkan, PT Adhi Karya, yang memenangi tender Hambalang, menyerahkan Rp 100 miliar pada Mei 2010: Rp 50 miliar untuk pemenangan Anas sebagai ketua umum dalam Kongres Bandung, sisanya untuk anggota DPR serta pejabat Kementerian Pemuda dan Olahraga. Namun hal itu dibantah Anas: "Tidak ada duit, hanya ada daun jambu."

Selain itu Wakil Ketua KPK lainnya, Zulkarnaen, juga mengungkapkan KPK mengendus adanya penyimpangan oleh PT Dutasari Citralaras yang menjadi subkontraktor pemenang tender proyek ini, PT Adhi Karya. PT Dutasari adalah perusahaan tempat istri Anas menjadi komisaris. Tapi, menurut Anas, ia sudah mundur sejak proyek Hambalang belum dimulai.

Seperti diberitakan, peran Anas dalam proyek Hambalang pertama kali diungkapkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, dalam sejumlah kesempatan. Nazaruddin mengatakan kalau Anas yang mengatur proyek tersebut.

Mantan anggota DPR itu bahkan menyebut hasil korupsi proyek itu digunakan Anas untuk biaya pemenangannya dalam Kongres Partai Demokrat di Bandung tahun 2010. Pernyataan Nazaruddin ini pun dibantah Anas

Kasus Hambalang menjadi sorotan karena bernilai jumbo. Apalagi biaya pembangunan pusat olahraga di kawasan Bukit Sentul itu membengkak hampir 20 kali lipat dari rencana awal Rp 125 miliar. Logikanya, tidak mungkin, proyek ini hanya menjadi kenduri segelintir pihak.  Pasti ada banyak yang mengincar, karena Hambalang ini seperti gula yang pasti dikerumuni gerombolan semut.

Sejumlah politikus Partai berlambang mercy pun diduga 'bermain', bahkan duit rasuah itu diduga masuk ke kas partainya. Karena itulah, perkara Hambalang disebut menjadi pertaruhan bagi Partai Demokrat, bukan Anas seorang. Bila benar duit 'gelap' itu masuk ke kas mereka, partai besutan SBY itu bisa dibubarkan. Ancaman berat itu jelas disebutkan dalam UU Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tak heran bila Ketua Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrat Ruhut Sitompul sejak kasus ini muncul mendesak Anas untuk mengundurkan diri. Bahkan Ruhut bilang, "Jika tidak ada sikap dari SBY, dipastikan Demokrat akan karam," katanya (Tempo, 24/62012). Dalam pidatonya di Forum Pendiri dan Deklarator Partai dua pekan lalu, Yudhoyono pun secara tersurat meminta Anas dan sejumlah kader Partai Demokrat yang bermasalah untuk lengser.

Tindakan KPK memeriksa Ketua Umum DPP Partai Demokrat ini merupakan langkah maju setelah selama berbulan-bulan kasus ini menggantung. Apalagi, sejumlah indikasi keterlibatan Anas dan istri dalam kasus Hambalang sudah banyak diungkap.

Kita berharap dengan pemeriksaan Anas ini, KPK bisa segera menetapkan tersangkanya. Sebab, meskipun KPK sudah memeriksa 70 saksi, faktanya sampai sekarang KPK belum menetapkan satu pun tersangka kasus Hambalang. Wakil Ketua KPK Bambang mengakui tak ada masalah lagi dalam pendalaman penyelidikan kasus korupsi Hambalang.

Ini sama artinya, jalan meningkatkan status penyidikan kasus ini lurus melempang. Semoga. (*)