Manusiakan Kaum Buruh

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Menyambut aksi unjukrasa 100 ribu buruh di Istana pada Hari Buruh Sedunia, Selasa (1/5/2012) ini, presiden menyiapkan empat hadiah khusus.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar meyakinkan, hadiah presiden bisa meredakan gejolak perjuangan buruh. Alasannya, hadiah meringankan beban hidup buruh.

Empat kado istimewa itu, buruh berpenghasilan Rp 2 juta tak dikenai pajak. Pemerintah membangun rumah sakit buruh di Tangerang, Bekasi dan Sidoarjo. 

Hadiah ketiga, penyediaan transportasi murah untuk buruh di kawasan industri. Tahap awal pemerintah berjanji menyediakan 200 unit bus buruh Tangerang, Bekasi, Jawa Timur dan Batam.

Kado terakhir, pengadaan rumah murah. Khusus perumahan buruh ini masih dimatangkan, apakah Rusunawa atau landed house dengan bantuan uang muka dari pemerintah.

Mendanai empat hadiah itu, pemerintah mengambil dari APBN, CSR Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan APBD. Belum diketahui total anggaran program "pemanusiaan buruh" ini.

Yang pasti, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pekan lalu, memerintahkan Menko Kesra, Menakertrans, Menteri BUMN dan Jamsostek mewujudkan kado istimewa itu dalam 2,5 tahun ke depan.

Realisasi akhir "pemanusiaan buruh" yang bertepatan pesta demokrasi, Pemilu 2014. Adakah benang merah kado pemerintah dengan kepentingan perburuan suara demi kekuasaan kelak?

Tak mudah bagi buruh "mengerti" di tengah perjuangan panjang, berliku dan melelahkan selama ini. Fakta yang tak terbantah hingga kini, nasib buruh belum menggembirakan. Belum memberi harapan hidup layak, apalagi di negara berkembang seperti republik kita.

Masih melekat kuat stigma buruh sebagai "pembantu" industri atau usaha apapun. Tetesan keringat dari jerih payah buruh, belum dihargai sebagai karya manusia yang sama sebagai warga negara maupun di hadapan Allah.

Perangkap Rodi
Buruh identik pekerja otot, hanya mengandalkan tenaga. Berbeda pekerja profesional yang memiliki kompetensi ilmu pengetahuan dan keterampilan mumpuni.

Kendati benar ada perbedaan kemampuan dan pengetahuan, buruh dan pekerja profesional tetap tak mampu menghapus kodrat, sama-sama manusia. Ironisnya, hingga kini tebang pilih ini diamini pemerintah.

Wajar jika terlalu sering buruh berpanas-panasan unjukrasa tengah hari, hanya karena upah yang diterima jauh dari kelayakan cukup untuk makan dan minum keluarganya.

Penetapan upah minimum nyaris tak berpihak kaum buruh. Kendati buruh dilibatkan permufakatan bersama pengusaha dan pemerintah, hingga kini belum ada UMP yang manusiawi di Tanah Air.

Kepentingan buruh di luar hak-hak normatif apalagi, relatif parah. Kesehatan, jaminan hari tua, hingga pertanggungan asuransi dalam kecelakaan kerja, masih abu-abu. Jika tulus pemerintah "berbakti" kepada buruh, mengapa tidak sejak awal pemerintahan SBY?

Bagaimana dengan nasib kaum outsourcing, atau istilah keren pemerintah tenaga alih daya? Telah lama hak asasi kemanusiaan mereka terzalimi. Kendati bekerja terus-menerus setiap bulan, tak ada jaminan kelangsungan kerjanya.