Abbot Langsung ke Indonesia Bila Jadi PM

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, ADELAIDE - Pemimpin partai oposisi Australia Tony Abbot mengatakan bila dia terpilih sebagai perdana menteri, dalam waktu satu pekan dia akan mengunjungi Indonesia, guna menyampaikan kebijakannya mengenai penyeludupan manusia.

"Saya tentu saja akan secara sopan menjelaskan kepada pemerintah Indonesia bahwa kami tidak setuju  bahwa kapal-kapal Indonesia mencampakkan para pendatang ilegal ke Australia, sama seperti Indonesia juga tidak setuju warga Australia membawa narkotika ke Bali." kata Abbott dalam pidatonya mengenai kebijakan luar negeri di Melbourne, hari Jumat (27/4/2012) siang.

"Dalam masa satu minggu pemerintahan saya, saya akan memberikan perintah kepada Angkatan Laut, bila memang aman untuk melakukannya, sesuai dengan prosedur komando, berdasarkan nasehat komandan lapangan, bahwa kapal berbendera, berawak dan melaut dari pelabuhan Indonesia, yang masuk ke Australia tanpa alasan resmi, dipaksa kembali ke perairan Indonesia." kata pemimpin partai Liberal tersebut.

Dan Abbot menambahkan di hari-hari pertama pemerintahannya, dia akan menelpon Presiden Nauru guna merundingkan pembukaan pusat pemrosesan  pencari suaka di sana. Tony Abbot menyampaikan pidato di depan peserta Institut Masalah Publik di Melbourne guna menyampaikan kebijakan luar negeri, yang selama ini jarang dijabarkannya dengan rinci.

Menurut laporan koresponden Kompas di Australia, L. Sastra Wijaya, kebijakan mengembalikan kapal pencari suaka ke perairan Indonesia merupakan hal yang kontroversial. Pejabat senior keamanan dan juga imigrasi Australia sudah mengatakan kebijakan tersebut berbahaya tidak saja bagi para pencari suaka, namun juga bagi petugas keamanan Australia.

Tony Abbot mengatakan bahwa kedudukan Australia di mata internasional akan lebih terhormat bila mereka berhasil mengatasi masalah-masalah "di sekitar" seperti penyeludupan manusia dan krisis politik di Papua Nugini.

Ditambahkannya bahwa sekarang ini sepertinya Australia tidak memiliki pengaruh yang terbesar terhadap negara-negara di kawasan seperti Indonesia dan Papua Nugini. Dalam reaksinya, Menteri Imigrasi Australia Chris Bowen mengkritik kebijakan Abbot dengan mengatakan kebijakan tersebut tidak sesuai dengan  realita.

"Kebijakan ini juga merupakan pelanggaran terhadap Konvensi PBB mengenai pengungsi, dan di Eropa, sudah pernah diputuskan sebagai tindakan yang melanggar hak asasi manusia." kata Bowen.  (*)