TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ongkos politik sebesar Rp 2 miliyar yang dijadikan sebagai persyaratan untuk mejadi anggota DPRD secara nasional dinilai oleh anggota DPD, Erma Suryani Ranik terlalu berlebihan.

Dikatakannya, sistem proporsional terbuka sejatinya lebih banyak positifnya dibandingkan dengan sistim tertutup.

"Malah dengan sistim terbuka, maka biaya kampanye dapat menjadi lebih murah, soalnya peluang orang lokal untuk terpilih menjadi anggota DPRD lebih besar, nah kalau orang lokal yang kampanye kan banyak yang bantu," ujarnya kepada Tribunpontianak.co.id. (14/4/2012).

Erma mengatakan dirinya sangat mendukung penerapan sistim proporsional terbuka tersebut karena akan lebih memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memilih calon yang mereka kenal dan percaya.

"Jadi dengan sistim seperti ini bukan seperti beli kucing dalam karung, rakyat dapat memilih orang yang mereka kenal dan percaya untuk mewakili aspirasi mereka di legislatif, bukan titipan DPP," tandasnya.