PKS Tolak Mundur Dari Setgab

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera, PKS, menolak mundur dari koalisi parpol pendukung pemerintahan Yudhoyono, seperti yang dituntut para politisi partai-partai pendukung koalisi lainnya.

Alasannya, PKS mengklaim tidak pernah melanggar kesepakatan koalisi, walau mereka menentang kebijakan kenaikan harga BBM.

"Kami nggak merasa melanggar kontrak koalisi. Jadi kenapa harus mundur," kata Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR Al Muzammil Yusuf, Kamis (5/4/2012) kepada wartawan BBC Indonesia Heyder Affan.

Tuntutan agar PKS mundur dari barisan koalisi disuarakan para politikus partai pendukung koalisi lainnya. Menurut Al Muzammil, sejak awal ada perbedaan di antara partai pendukung koalisi dalam soal kebijakan rencana kenaikan BBM.

"Tidak ada satu pilihan jelas (dari partai koalisi) sejak awal (soal BBM). Semua berkembang di paripurna. Dan terakhir Partai Demokrat menyeberang ke Golkar. Jadi, tidak ada (kesepatan koalisi) yang dilanggar," jelas Al Muzammil.

Karena itulah, menurutnya, sikap PKS seperti itu tidak perlu diributkan. "(Lagipula) PKS teken kontrak dengan SBY. Jadi, cukup pimpinan kami yang diajak bicara oleh SBY, soal apa yang mau diputuskan," tandasnya seraya menambahkan, soal posisi menteri merupakan hak prerogatif presiden.

Saat ini ada tiga menteri PKS yang menjabat di kabinet Yudhoyono, yaitu Menkominfo Tifatul Sembiring, Menteri Pertanian Suswono, Menristek Suharna, dan Menteri Sosial Salim Al Djufri.

Sebelumnya, Partai Persatuan Pembangunan, PPP, salah-satu parpol anggota koalisi pendukung pemerintahan Yudhoyono, mengatakan, Partai Keadilan Sejahtera secara informal telah keluar dari koalisi, sejak mereka dianggap melanggar isi kontrak kesepakatan koalisi.

"Manakala parpol yang bersangkutan tidak mengundurkan diri, pada hakikatnya kebersamaannya dalam koalisi partai telah berakhir," kata Ketua Umum PPP Suryadharma Ali, yang juga Menteri Agama dalam Kabinet Indonesia Bersatu II, Kamis (5/4/2012) siang.

Suryadharma menegaskan hal itu menjawab pertanyaan wartawan menyusul rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan kepastian nasib PKS dalam koalisi, setelah partai ini dianggap berseberangan sikap terkait polemik kenaikan harga BBM.

Kepada wartawan, Suryadharma kemudian menunjukkan dan membacakan isi dokumen kesepakatan antar parpol pendukung pemerintahan Yudhoyono.

Salah-satu butir kesepakatan itu menyebutkan, apabila pendukung koalisi tidak sepakat tentang isu penting dan tidak ada solusi penyelesaian, maka parpol tersebut dapat mundur.

Dan, menurut Suryadharma mengutip isi kesepakatan itu, "jika parpol itu tidak mengundurkan diri, pada hakekatnya kebersamaan di dalam koalisi telah berakhir".

"Selanjutnya, presiden mengambil keputusan dan tindakan menyangkut keberadaan parpol dalam koalisi dan perwakilan partai yang ada dalam kabinet," tandas Suryadharma, masih mengutip isi kesepakatan yang ditandatangani oleh enam ketua umum parpol.

Dari isi kesepakatan itu, menurutnya, "posisi PKS jelas tidak bersama lagi dengan koalisi dan tidak perlu diperdebatkan lagi".

"Jadi ini tidak perlu pembahasan, diktum ini sudah memutuskannya sendiri,"jelas Suryadharma. Menurutnya saat ini tinggal formalisasinya saja. (bbc/*)