M Zeet: Kelola Sumber Daya
Selasa, 6 Maret 2012 17:36 WIB
Berita Terkait
- Pemkab Sambas Permudah Izin Bangun SPBU
- Akademi Dakwah Buka Pendidikan Gratis di Sambas
- Tukang Ojek Perahu Tempel Datangi DPRD
- Pengalihan Arus Masih Menunggu Kelayakan Jalan
- Kasful Protes Tim Seleksi KPU
- Pemkab Sambas Sediakan Kendaraan Dinas Bagi Pengawas
- Disdik Sambas Target UKG Lulus 100 Persen
- Dany Raih Juara II Nasional BSI Award 2013
- ASDP Bantah Penyeberangan Lambat
- Kadiskes: ISPA Masih Tinggi di Sambas
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS- Sekda Kalbar, M Zeet Hamdy Assovie meminta keterlibatan masyarakat yang lebih luas di dalam penyusunan program pembangunan. Selain untuk mengelola sumber-sumber daya dan menjamin kualitas perencanaan pembangunan serta untuk memperoleh dukungan dalam implementasi kebijakan dan program.
"Juga dapat melindungi masyarakat dari ekploitasi ekonomi, membatasi degradasi lingkungan, serta memaksimalkan kesejahteraan yang berkelanjutan. Hal inilah mendasari perlunya menggunakan pendekatan bottom up, dalam proses perencanaan pembangunan," ujar M Zeet Hamdy Assovie pada pembukaan acara Musrenbang Kabupaten Sambas, Selasa (6/3/2012).
Dikatakannya, proses penyusunan rencana kerja Pemerintahan Daerah hendaknya mengakomodir aspirasi masyarakat sebagai bentuk implementasi perencanaan pendekatan bottom up.
Masyarakat memiliki kesempatan yang besar untuk menyuarakan aspirasi masyarakat dan memaparkan kondisi riil kehidupan mereka agar dapat diakomodasikan dalam penyusunan program.
"Diharapkan pula tercipta keterpaduan langkah-langkah melalui program-program pembangunan, antar pemerintah kabupaten dengan pemerintah provinsi serta pemerintah dalam rangka mewujudkan kondisi yang lebih baik bagi daerah," tandasnya.
"Juga dapat melindungi masyarakat dari ekploitasi ekonomi, membatasi degradasi lingkungan, serta memaksimalkan kesejahteraan yang berkelanjutan. Hal inilah mendasari perlunya menggunakan pendekatan bottom up, dalam proses perencanaan pembangunan," ujar M Zeet Hamdy Assovie pada pembukaan acara Musrenbang Kabupaten Sambas, Selasa (6/3/2012).
Dikatakannya, proses penyusunan rencana kerja Pemerintahan Daerah hendaknya mengakomodir aspirasi masyarakat sebagai bentuk implementasi perencanaan pendekatan bottom up.
Masyarakat memiliki kesempatan yang besar untuk menyuarakan aspirasi masyarakat dan memaparkan kondisi riil kehidupan mereka agar dapat diakomodasikan dalam penyusunan program.
"Diharapkan pula tercipta keterpaduan langkah-langkah melalui program-program pembangunan, antar pemerintah kabupaten dengan pemerintah provinsi serta pemerintah dalam rangka mewujudkan kondisi yang lebih baik bagi daerah," tandasnya.
Penulis : Suhendra Yusri
Editor : Jamadin
Sumber : Tribun Pontianak
