A PHP Error was encountered

Severity: 4096

Message: Object of class stdClass could not be converted to string

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 107

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Object of class stdClass to string conversion

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 107

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: Object

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 107

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: controllers/articles.php

Line Number: 107

Pontianak Frustasi Air Bersih - Tribun Pontianak
  • Tribun Network
  • Login
  •  
  •  
  • Tribun JualBeli
Rabu, 3 September 2014
Tribun Pontianak

Pontianak Frustasi Air Bersih

Jumat, 24 Februari 2012 00:18 WIB
Pontianak Frustasi Air Bersih
TRIBUN PONTIANAK/GALIH NOFRIO NANDA
Wulan mencek aliran sumur bor seharga Rp 1,5 juta di halaman rumahnya, Kompleks Mitra Indah Utama V Kota Pontianak, 19 Februari 2012. Sumur bor dibuat akibat krisis air bersih melanda Kota Pontianak.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Wali Kota Pontianak, Sutarmidji membuat regulasi istimewa. Jabatan PNS dicopot, apabila tiga kali layanan perizinan yang sama dikeluhkan masyarakat.

Seperti dilansir Tribun Pontianak, janji pencopotan jabatan PNS ini dikemukakan Sutarmidji saat seminar pemberantasan korupsi dan peluncuran zona integritas kerjasama KPK-Pemkot Pontianak, Rabu (22/2/2012) lalu.

Menunjang kecepatan dan kelancaran bisnis di Kota Pontianak, Pemkot tahun lalu menghapus 71 jenis perizinan. Kini tinggal 28 perizinan, di antaranya izin mendirikan bangunan, keramaian, trayek dan perikanan.

Tenggat waktu maksimal purna layanan ditetapkan. Apabila terlambat memberi pelayanan, retribusi pembuatan izin dikurangi dua persen per hari dari retribusi. Tujuannya, agar kinerja PNS terukur dan masyarakat mendapatkan kepastian menjalankan bisnisnya.

Wali kota dari PPP ini meyakinkan, hingga kini tak ada PNS Kota Pontianak yang memeras, kecuali satu kasus. PNS jadi calo KTP, KK dan lainnya dengan imbalan Rp 180 ribu. Sang PNS calon pun kehilangan jabatan.

Good will Sutarmidji patut diapresiasi tinggi, dan didukung semua pihak. Apalagi Kota Pontianak jadi kota pertama penetapan zona integritas, kawasan bebas korupsi di lingkungan satuan kerja perangkat daerah.

Spirit yang diusung, bukan hanya "gelar" layanan integritas yang disurvei KPK, sebagaimana tahun lalu Kota Pontianak masuk 10 besar nasional dengan nilai 7,54.

Kota Khatulistiwa bermimpi meningkatkan layanan publik lebih baik dibanding kota-kota di Singapura maupun Malaysia. Cita-cita setinggi langit yang patut diacungi jempol.

Semoga lancar dan tercapai, sehingga segenap warga Pontianak sungguh-sungguh menikmati dan termanusiakan. Niat baik dan ambisi besar ini makin mulia, jika wali kota amanah dalam pelayanan "sederhana," tapi vital dalam kehidupan sehari-hari.

Kebutuhan Vital
Yang tak bisa dipungkiri, hingga kini Kota Pontianak belum mampu melayani kebutuhan air bersih masyarakat. Kota air yang paceklik air bersih. Menjadi rahasia umum, tiada hari tanpa keluh-kesah tentang air bersih.

Alasan debit air kecil, benar masalah krusial. Namun, naif kalau menjadi masalah abadi. Andai masalah tak bisa dipecahkan secara akal sehat, kita yakin Tuhan tak pernah memberi masalah tanpa solusi.

Imbauan Kabag Distribusi PDAM Tirta Khatulistiwa Pontianak, Syafei tentang perlunya warga yang tinggal di kawasan Mitra Indah Utama V, Sungai Raya Dalam dan lainnya bersabar, bisa diterima secara religius.

Namun, naif besar dalam tata kelola dan penyelenggaraan pemerintahan. Tak terhitung berapakali janji menambah debit air. Hingga bertahun-tahun belum tertepati.

Jika benar ada kesungguhan, pemanusiaan warga melalui pelayanan air bersih tentu termanifestasi dalam program terukur, juga termuat APBD. Begitu menahunnya janji tak tertepati, warga mencari solusi sendiri.

Kendati tagihan dasar tetap dibayar, warga rela membuat sumur bor berbiaya Rp 1,3 juta sampai Rp 1,5 juta. Aib besar bagi kota yang berambisi jadi metropolis, ramah bisnis dan care investasi asing.

Apabila Pemkot bergeming, menafikkan kebutuhan dasar air bersih warga, tak ubahnya memetik "buah" keresahan. Simpati berbalik antipati. Akseptabilitas pun berpotensi terjun bebas.

Jangan sampai gejala keputus-asaan warga berakhir pada kesimpulan, seolah-olah warga hidup tanpa pemerintahan. Hanya satu cara membuktikan eksistensi pamong praja yang setia, ayom dan melayani rakyat.

Menyediakan air bersih secara prima, sebagaimana amanat UU tanpa janji tak pasti. Mengapa wali kota tak memprioritaskan kepentingan kemaslahatan umat vital ini? Kemuliaan tak terkira, jika regulasi buruknya layanan air PDAM berakhir pencopotan jabatan PNS. (*)
Bagi apa yang Anda baca dengan teman Anda.
  | Social:    ON Social:    OFF | Option
0 KOMENTAR
12015 articles 10 0
Loading...
Sebelum memberikan komentar, silahkan login menggunakan
TERBARU
TERBARU
TERLAMA
TERKOMENTARI
TRIBUNnews.com © 2014 About Us Help
Atas