Tribun Pontianak
Instrospeksi Penguasa Tak Amanah
Jumat, 3 Februari 2012 00:02 WIB
Share |
IRONI-ANTI-KORUPSI.jpg
MATANEWS
Ilustrasi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sembilan hari pasca-insiden gebrak meja rapat pimpinan KPK, Kamis (2/2/2012), Abraham Samad mengisyaratkan "perkembangan menarik" korupsi.

Kendati tak menyebut kasus dan tersangka secara spesifik, isyarat Ketua KPK Abraham serupa menjelang penetapan mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Miranda Goeltom sebagai tersangka suap cek pelawat, 26 Januari 2012.

Kala itu KPK meningkatkan status Miranda, dari saksi menjadi tersangka. Siapakah tersangka korupsi baru? Abraham janji mengungkap kepada publik melalui pers, pukul 14.00 WIB hari ini.

Drama baru kejahatan korupsi segera terungkap. Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas memberi "petunjuk" korupsi terkait suap Wisma Atlet SEA Games yang melibatkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin.

Sama saat menetapkan tersangka Miranda, hari ini diumumkan tersangka baru suap Wisma Atlet. Kasus yang satu ini sejak pimpinan KPK lalu, telah terkonstruksi. Hasilnya, ada perkembangan terkait sejumlah pihak, person dan perusahaan.

Busyro menyatakan, jika ada kaitan sejumlah pihak yang didukung bukti kuat, prinsip kesetaraan di depan hukum harus diprioritaskan. Indikasi tersangka baru suap Wisma Atlet pun mengarah ke elite penguasa, bukan orang sembarangan.

Menilik sidang Nazaruddin sebelumnya, nama Anas Urbaningrum (Ketua Umum Partai Demokrat) disebut menerima suap Rp 80 miliar dari dua proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya Rp 2,2 triliun di Kalimantan dan Riau. Terpidana kasus sama, Rosa meyakinkan Anas sebagai ketua besar.

Selain itu, Wakil Ketua Banggar dari Demokrat, Mirwan Amir sebagai bos besar, Wasekjen Demokrat, Angelina Sondakh menerima Rp 5 miliar dari Permai Grup, dan Menpora Andi Mallarangeng kecipratan Rp 500 juta.

Uang suap diserahkan menjelang Kongres II Demokrat 2010. Makin lengkap, mantan Wakil Dirkeu Permai Group, Yulianis mengakui mengirim dana Rp 30 miliar dan lima juta dolar AS ke kongres Demokrat untuk pemenangan Anas.

Kala itu Abraham meyakinkan, kesaksian Rosa, Nazaruddin dan Yulianis sebagai bukti dan menjanjikan segera ada kejutan.

Cita-cita Rakyat
"Bola panas" meluncur deras ke Anas. Sekitar 100 demonstran Laskar Anti Korupsi Pejuang 45, mendatangi kantor KPK di Jakarta.

KPK didesak menetapkan nama-nama yang disebut dalam persidangan sebagai tersangka. Politisi Gerinda Permadi yang turut unjukrasa menegaskan, fakta persidangan cukup untuk menyeret Anas, Angie, Andi Mallarangeng dan I Wayan Koster (PDIP) ke meja hijau.

Petinggi Demokrat pun meradang. Di antara elit partai yang dibidani Susilo Bambang Yudhoyono ini saling "serang." Isu sentralnya, menyoal jabatan Anas sebagai orang nomor satu di Demokrat.

Setelah Dewan Pembina Demokrat menggelar rapat penyiapan pengganti Anas, Ketua Bidang Kominfo DPP Demokrat, Ruhut Sitompul minta Anas meletakkan jabatan. Ruhut khawatir Anas mengikuti nasib Miranda, sehingga mengancam masa depan partai.

Konflik internal menajam, manakala Ketua DPP Demokrat, Gede Pasek Suardika menuding penyerang Anas, melancarkan kudeta kepemimpinan berkedok penyelamatan partai. Bukan mereda, Wakil Ketua Umum Demokrat, Max Sopacua menilai saran Anas mundur, implementasi rasa memiliki Demokrat.

Anggota Dewan Pembina Demokrat, Hayono Isman pun menilai saran Ruhut patut dipertimbangkan. Benarkah Anas yang berkali-kali mengaku "bersih," mengikuti jejak Miranda? Apakah Angie yang menebar Asma Allah dan Andi Mallarangeng yang menantang pembuktian, terantuk korupsi?

Mari tunggu pengumuman KPK. Yang patut dijadikan cermin politikus nasional adalah introspeksi diri, instrospeksi partai dan introspeksi jabatan di parlemen maupun pemerintahan. Sudahkah amanah, atau mengkhianati amanah rakyat? 

Rakyat tak peduli partai manapun runtuh. Yang dicita-citakan rakyat sejak kemerdekaan republik ini, hidup sejahtera, adil dan aman sentosa. Ingar-bingar partai dan kiprah badut politik saat ini, faktanya justru bertolak-belakangan dengan cita-cita rakyat.

Saatnya Ketua KPK Abraham membuktikan janjinya. Berani mengenyahkan intervensi politik dan adil. Tidak tebang pilih menindak penguasa korup dibanding pencuri kelas teri kampung! (*)

Editor : albert