TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Belum reda amuk massa di Sidomulyo, Lampung Selatan, Kamis (26/1/2012), meletus kerusuhan di belahan bumi Bima, Nusa Tenggara Barat.

Ribuan warga Lambu, Sape dan Langudu, membakar kantor bupati dan kantor KPUD setempat. Anarkisme ini bertalian bentrok berdarah warga dengan polisi di Sape yang merenggut nyawa dua warga sipil, 24 Desember 2011.

Massa menuntut polisi membebaskan 56 warga Lambu dan Sape yang dijerat sebagai tersangka pascabentrok. Mereka juga menuntut pencabutan izin operasional perusahaan tambang emas PT Sumber Mineral Nusantara, bukan hanya ditangguhkan setahun oleh Bupati Bima.

Alasan benar dan mulia pun, anarkisme massa bukan "jalan tepat" mengamalkan kebenaran. Agama apapun tak menghalalkan cara kekerasan. Hukum nasional juga tak seayat pun membenarkan. Demikian pula norma budaya beraneka di Tanah Air.

Inilah fakta perjalanan bangsa di masa transisi demokrasi saat ini. Pasca-jatuhnya rezim Orde Baru 1998, konflik dan kekerasan komunal seolah tiada henti mencabik-cabik Nusantara. Konflik bereskalasi besar, pernah melanda Kalbar, Maluku, Maluku Utara, Sulteng, Aceh dan Papua.

Tak hanya memantik kerugian material, korban jiwa tak terhindarkan. Hingga tahun 2001, korban tewas mencapai 11. 160 jiwa. Titian Damai mencatat konflik yang meletus selama 2008 saja mencapai 1.136 kasus.

Varian konflik berlatar politik 180 (16%), etnik/agama 28 (2%), rebutan sumber daya alam 109 (10%), rebutan sumber daya ekonomi 123 (11%), penghakiman massa 338 (30 %), tawuran 240 (21%), konflik antar-aparat negara 15 (1%), pengeroyokan 47 (4%) dan lain-lain 56 (5%).

Konflik horisontal kian meluas setahun terakhir. Seolah negeri ini tak ada lagi hukum lagi. Tak tersisa pula budaya saling menyayangi sesama. Peristiwa yang masih hangat, tragedi Mesuji Lampung dan Papua.

Penembakan etnis Jawa di Aceh pun meninggalkan luka serius dalam kesatuan dan persatuan negeri Berbhineka Tunggal Ika. Pembakaran rumah anggota KPUD Pekanbaru dan rumah dinas Bupati Kotawaringin Barat di balik Pilkada, menggenapi panasnya Bumi Pertiwi.

Di ibukota tawuran dan saling serang antar-kelompok massa, bak drama berseri. Bentrok massa terakhir dua Ormas di Jakarta, Minggu (22/1/2012), menyebabkan dua orang terluka bacok. 

Pemerintah "Tuli"
Kedamaian Samarinda turut terusik. Dua kelompok warga di Jl AM Sangaji nyaris bentrok, apabila aparat tak sigap melepas tembakan peringatan, Senin (23/1/2012). Lampung yang ternoda tragedi Mesuji, Selasa (24/1/2012), malah meletus kerusuhan berlatar etnik.

Konflik yang bermula pemukulan warga di pasar, "cepat" memantik kerusuhan etnik hingga menyebabkan 48 rumah terbakar, 27 rumah rusak berat, 8 motor terbakar, 4 traktor terbakar dan 6 rumah rusak ringan. Empat warga pun terluka serius.

Dan, menjelang amuk massa di Bima kemarin, Maluku bergolak lagi. Warga Negeri Siri Sori Sarane dengan warga Desa Ulath, bentrok. Mengapa kedamaian di negeri kita makin langka dan mahal?

Sejatinya, tak ada kekerasan muncul secara tiba-tiba. Hampir bisa dipastikan, senantiasa ada momentumnya. Apabila suatu masalah tak terselesaikan, tendensi kekerasan kian besar.

Penegakan hukum tebang pilih, negarawan korup dan tak mampu memberi tauladan rakyat hingga program pembangunan yang jauh dari harapan rakyat, pelecut anarkisme massa.

Pemerintah naif lempar "handuk." Imbauan Menko Polhukam agar tokoh masyarakat ikut menjaga persatuan, kebhinnekaan adalah kewajiban. Namun, bukan berarti pemerintah "tuli" mendengarkan kisah getir kehidupan rakyat.

Ketidaktegasan pemerintah memberantas korupsi, jauh lebih berdampak negatif dibanding meniup imbauan. Teladani dan buktikan pejabat amanah menjalankan pemerintahan yang berpijak konstitusi negara.

Hentikan segala bentuk politisasi dan keinginan dianggap baik melalui politik pencitraan. Polri yang mengalami dekadensi pengabdian di era transisi reformasi, tak bisa dijadikan "kambing hitam" begitu saja.

Political will penguasa wajib di garda depan. Mengabdi kepada rakyat tanpa basa-basi. Keamanan dan ketertiban masyarakat tak mungkin terusik, jika segenap elite pejabat amanah. (*)