TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Rabu 18 Januari 2012, menjadi momentum penting Bangsa Indonesia. Sederet peristiwa mengusung makna penting dalam penyadaran warga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Di ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, M Nazaruddin yang dihadirkan sebagai saksi korupsi pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Depnakertrans, menukil pelariannya ke luar negeri, akibat ribut dengan Cikeas.

Mantan Bendahara Umum Demokrat ini mengaku disuruh pergi oleh Anas Urbaningrum, Ketua Umum Partai Demokrat. Nazaruddin meyakinkan, pelariannya tak terkait suap proyek Wisma Atlet SEA Games.

Apa yang diributkan Nazaruddin dengan Cikeas dalam sidang Dewan Kehormatan Demokrat di kediaman pribadi Ketua Dewan Pembina Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, 23 Mei 2011? Masih misterius.

Yang pasti kala itu Nazaruddin melawan saat diminta mundur dari Bendahara Umum Demokrat, dan mengancam meruntuhkan partai penguasa itu. Yang impresif, Nazaruddin minta Anas jadi pemimpin atau tokoh tauladan bijaksana.

Anas yang dianggap bertanggungjawab atas korupsi yang dialami, diminta mengakui kesalahannya dan menyerahkan diri. Alasan Nazaruddin sederhana, belum ada pemimpin negeri ini, berani mengaku salah melakukan korupsi.

Nama Anas makin santer disebut. Kesaksian Rosa dalam persidangan, menyebut Anas dan sederet petinggi Demokrat. Mulai Angelina Sondakh (Komisi Olahraga DPR), Mirwan Amir (Wakil Ketua Banggar DPR), Menpora Andi Mallarangeng dan adiknya, Rizal Mallarangeng.

Tak ketinggalan politikus PDIP, I Wayan Koster turut disebut Rosa dalam suap Wisma Atlet. Wakil Ketua Fraksi Demokrat, Sutan Bhatoegana pun konon kecipratan fee korupsi PLTS.

Pengakuan Rosa, termasuk 35 perusahaan Nazaruddin, memberi sinyal konspirasi korupsi di balik bisnis politisi dan pejabat negara. Praktik politik yang diharamkan negara. Semoga tak benar. Jika benar, negeri kita dalam "kegilaan."

Kemiskinan Kronis
Telah setumpuk wakil rakyat dibui karena korupsi. Kepala daerah dan pejabat pemerintah pun menyesaki tahanan akibat korupsi. Para pejabat penegak hukum yang mestinya menegakkan hukum, bahkan dihukum karena suap dan korupsi.

Inilah kegilaan di negara ini. Eksekutif, legislatif dan yudikatif, sama-sama korup. Tinggal kaum agamawan dan pers jadi harapan tegaknya negeri. Memprihatinkan, suara agamawan yang mengusung jeritan nurani rakyat, dikerdilkan bahkan difitnah.

Semoga pers teguh jadi pilar keempat negara, sekaligus "anjing penjaga" demokrasi Pancasila. Apabila pers terseret pusaran politik dan ekonomi, negara di ambang keruntuhan. Di balik konspirasi politik hitam ini, kemarin lembaga pemeringkat internasional, Moody's Rating memberi kabar baik.

Moody's menaikkan peringkat utang luar negeri RI jadi Baa3 dari Ba1. Outlook peringkat ini ditetapkan stabil. 15 Desember 2011 lalu, Fitch's Rating juga menaikkan peringkat RI dari BB+ menjadi BBB-. Artinya, setara investment grade, alias negara layak jadi tempat investasi dunia.

Aneh bin ajaib, di balik pertumbuhan makro ekonomi ini, justru 30 juta penduduk Indonesia mengeram dalam jurang kemiskinan kronis. Pemerintah gagal mengentas kaum dhuafa. Tahun lalu, rakyat miskin hanya terkurangi 0,13 persen, pemerintah tak mampu menekan 10 persen dari total penduduk.

Di Istana kemarin, presiden minta menterinya bekerja ekstrakeras. Sekeras apapun, jika korupsi makin menggurita, rakyat merana. Ironisnya, kader-kader partai yang dibidani SBY justru pesta korupsi.

Masih episode kemarin, Dirut Pertamina Karen Agustiawan membuat pengakuan mengejutkan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR. Intinya, Pertamina belum siap melaksanakan pembatasan BBM subsidi di Jawa-Bali mulai 1 April 2012.

Alasannya, SPBU tak semua jual pertamax dan kesulitan investasi skala besar terkait pengalihan tangki pendam. Apa sejatinya motif pembatasan BBM yang dipaksanakan pemerintah ini? 

Bukankah rakyat ikhlas harga BBM naik Rp 500-1.000 per liter, daripada dibatasi dan sulit dicari? Rakyat belajar dan memahami. Negeri kacau akibat motif tahta dan harta belaka! Demi rakyat dan bangsa, hentikan! (*)