Kamis, 27 November 2014
Tribun Pontianak

UMK Pontianak Belum Menggiurkan

Jumat, 2 Desember 2011 00:40 WIB

UMK Pontianak Belum Menggiurkan
ANTARA/R REKOTOMO
Aktivis Aliansi Gerakan Buruh Berjuang (Gerbang) unjuk poster saat berunjukrasa menuntut penetapan upah layak Rp 1,4 juta di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (29/11/2011). Gubernur Jateng Bibit Waluyo telah menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2012 di 35 kabupaten/kota rata-rata Rp 834.255 dengan UMK tertinggi di Kota Semarang Rp 991.500.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dissosnaker) Kota Pontianak, Rabu (30/11/2011), mengusulkan kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) dari Rp 895 ribu menjadi Rp 995 ribu tahun 2012.

Kenaikan UMK 11,17 persen itu disodorkan ke Wali Kota Sutarmidji untuk diajukan ke Gubernur Kalbar. Diharapkan, keputusan final segera dicapai Desember ini agar bisa direalisasikan mulai Januari 2012.

Merujuk Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar Nomor 07/MEN/XI/2011 tentang Penetapan Upah Minimum 2012, usulan UMK Pontianak dan UMP Kalbar terlambat.

Tenggat waktu penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) di Tanah Air, akhir November 2011. Hingga akhir November, Kemenakertrans baru mencatat 18 provinsi rampung menetapkan UMP.

Provinsi yang telah rampung menetapkan UMP, Sumut, Sumbar, Sumsel, Bengkulu, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalsel, Kalteng, Maluku, Sulawesi Tenggara, Sulteng, Sulsel, Gorontalo, NTT dan Papua Barat.

Kalbar belum rampung. Berkaca UMP 2011 Rp 802.500 (naik dari tahun 2010 sebesar Rp 741.000), tetap paling rendah dibanding UMP di Kalsel Rp 1.126.000, Kalteng Rp 1.134.580, dan Kaltim Rp 1.084.000.

Akankah UMP Kalbar kembali terrendah se-Kalimantan tahun depan? Peluangnya besar. Fakta UMP 2011 Kalbar belum menggiurkan. Belum mampu mengikuti delapan provinsi dari 33 provinsi di Indonesia yang menetapkan UMP di atas harga kebutuhan hidup layak (KHL).

Standar KHL ini ditetapkan berdasarkan surveri unsur tripartit Dewan Pengupahan. Yakni, wakil asosiasi buruh/karyawan, pengusaha dan pemerintah. Delapan provinsi yang telah "sejahtera" itu, Sulut, Sulsel, Sumut, Kalsel, Kalteng, Bengkulu, Yogyakarta dan Jambi.

Ekonomi Membaik
Sejatinya telah bertahun-tahun, penetapan UMP atau UMK dijanjikan minimal sama dengan standar KHL. Manusiawi, karena orientasinya lebih menempatkan karyawan sebagai aset perusahaan atau industri.

Apabila upah yang diterima buruh atau karyawan di bawah kebutuhan hidup minimum, produktivitas dan kualitas hasil kerja diyakini menurun pula. Selain alasan rasional ini, tentu dasar pemenuhan hak asasi hidup layak menjadi pertimbangan mulia.

Problemnya, KHL bukan satu-satunya dasar pertimbangan penetapan UMP maupun UMK. Ada enam faktor penentu lain. Mulai tingkat inflasi, kemampuan perusahaan, kondisi pasar kerja, usaha marjinal, upah daerah sekitar dan kondisi perekonomian daerah. 

Memasuki akhir tahun 2011, Bank Indonesia Pontianak sebetulnya mencatat perkembangan perekonomian Kalbar yang membaik. Diprediksi tumbuh pada kisaran 5,5-6 persen (yoy) secara tahunan.

Angka itu lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi 2010 sebesar 5,3 persen (yoy). Indikasinya, pertumbuhan sejak triwulan I-2011 hingga triwulan III-2011 kinclong. Ekonomi tumbuh di atas 5 persen (yoy).

Membaiknya kinerja perekonomian Kalbar diimbangi laju inflasi yang terjaga. Hingga Oktober 2011, inflasi tahun berjalan 3,88 persen (ytd). Kendati demikian, usulan UMK Pontianak yang notabene ibukota Kalbar tetap tak menyentuh angka Rp 1 juta, yang dirindukan buruh Kota Khatulistiwa.

Usulan UMK Pontianak Rp 995 ribu, sangat tak sebanding UMK Kota Bekasi yang mencapai Rp 1,7 juta untuk kelompok usaha. Hanya ada satu cara menyejahterakan karyawan Pontianak dan Kalbar umumnya.

Membangun etos kerja prima dan meningkatkan kualitas kompetensi kerja untuk mencapai produktivitas di atas rata-rata nasional. Jika ini yang terjadi, mutual understanding dan mutual trust terwujud. Industri dan dunia usaha pun tak merugi, sebaliknya berkembang. (*)

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas