BBM Ancaman Urgen Kalbar

Sehebat apapun klaim pemerintah mengelola Migas sebagai sumber BBM, faktanya menyulitkan rakyat. Bukan hanya harga yang kian tak ramah, BBM di SPBU-SPBU saja langka.

Antrean kendaraan di SPBU-SPBU jadi pemandangan sehari-hari di Kalbar. Tiga bulan terakhir, bahkan usai antrean satu dua jam, SPBU-SPBU sunyi. Maaf bensin habis! Solar habis! Begitulah papan-papan pengumuman yang membuat jengah rakyat.

Pertanyaannya bukan lagi minimnya kemampuan kilang-kilang minyak pemerintah memproduksi BBM, tapi mengapa pemerintah membiarkan penyalahgunaan BBM. Fakta yang sulit dibantah, kios-kios bensin dan solar menjamur di berbagai tempat.

Selalu penuh dan siap jual BBM botolan, jeriken hingga drum. Jangan tanya harganya! Pasti berlipat dari harga di SPBU. Sejak Kalbar dilanda krisis pasokan BBM episode "tabrakan" KLM Rahmatia Sentosa versus KM Wewah di Muara Sungai Kapuas, 10 Februari lalu, sinyalemen penyalahgunaan BBM subsidi semakin menjadi-jadi.

Hingga Ramadan pun ketersediaan BBM di SPBU-SPBU Kalbar tak berubah. Bagaimana jika prediksi Vice President Corporate Communication Pertamina, M Harun benar? Dalam seminar Sektor Hilir di DPR, Jumat (19/8), Harun memperkirakan konsumsi premium pada H-3 Lebaran nanti, mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah.

Konsumsi premium sehari-harinya 62 ribu kiloliter (KL). Tiap Ramadan meningkat hingga 72 ribu KL. Dan, pada H-3 Lebaran diprediksi melonjak 98 ribu KL. Bagaimana di Kalbar, akankah makin parah?

Keresahan Publik
Jika pemerintah, DPRD, Pertamina dan Kepolisian tetap "berpangku-tangan," keresahan publik sulit dihindarkan. Kendati Pertamina selalu menyatakan stok cukup, faktanya masyarakat sulit mendapatkan BBM di SPBU.

Mungkin benar Pertamina memasok total kebutuhan premium Kalbar 1.200 KL sehari dan solar 650 KL per hari. Namun, lemahnya pengawasan penyaluran SPBU-SPBU dari cengkeraman spekulan, memantik kegagalan pemerintah memenuhi kebutuhan BBM rakyat.

Paceklik BBM di SPBU-SPBU Kalbar tak boleh dibiarkan. Gubernur dan DPRD naif ikut diam dan spekulatif. Abaikan strategi konyol pemerintah tentang imbauan pemilik mobil mewah tak boleh beli BBM subsidi. Kenyataannya membuahkan fatamorgana belaka.

Konsumsi BBM subsidi justru meningkat rata-rata tujuh persen, mencapai 40,5 juta KL, melampaui kuota 38,6 juta KL di APBN. Risikonya, menggerus subsidi Rp 95,9 triliun APBN. Pembengkakan subsidi akhir tahun Rp 125,5 triliun di depan mata, jika Kementerian ESDM terus beretorika.

Tanpa kenaikan konsumsi BBM subsidi saja, defisit akibat beban impor BBM meningkat. Kebijakan pembatasan di balik pacekliknya BBM saat ini, hanya mengail masalah pelik perekonomian rakyat, dan rawan secara sosial menjelang Lebaran.

Mengapa pemerintah bergeming? Tak meningkatkan lifting minyak mentah untuk meraup pendapatan segar. Bukankah lifting baru 916 ribu barel per hari, jauh di bawah target APBN 970 ribu barel per hari.

Mengapa pula tak mengakselerasi renegosiasi perjanjian jual beli gas alam cair (LNG) Tangguh dengan RRC? LNG di Papua Barat ini hanya dijual 3,35 dolar AS per satu juta MMBTU. Amat murah dibanding gas LNG Badak Bontang yang dibeli Jepang 17 dolar AS per MMBTU.

Renegosiasi dengan RRC, potensial menambah pendapatan Rp 30 triliun per tahun. Usaha cerdas lainnya, memasok gas permintaan Jepang dari LNG Tanggung untuk pasokan ke Sempra Energy AS yang terkatung-katung. Semoga krisis BBM Kalbar segera berakhir! (*)