DPRD Ketapang Ancam SPBU Nakal

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG - DPRD Ketapang berencana melaporkan sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) ke BP Migas, jika ditemukan adanya pelanggaran dalam pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM).

"Kita akan melaporkan SPBU nakal ke BP Migas. Kita tidak ingin ada penyalahgunaan BBM bersubsidi," ujar anggota Fraksi Rakyat dari PKB, M Tohir kepada Tribun di DPRD Ketapang, Selasa (5/7).

M Tohir mengemukakan, saat ini DPRD memberikan waktu sepekan kepada seluruh SPBU untuk melakukan pendistribusian BBM dengan benar, tanpa harus memunculkan dugaan-dugaan penyalahguaan kewenangan yang dimiliki.

"Kita lihat perkembangannya, apakah berjalan normal atau tidak. Kalau terus berlanjut, berarti tak ada keseriusan menyelesaikan kelangkaan BBM Ketapang oleh pihak-pihak terkait. Saat ini yang menjadi tudingan adalah DPRD dianggap tidak berbuat," tegas M Tohir.

Rencana tersebut dilakuakan atas pengamatan lapangan yang dilakukan M Tohin pada SPBU di Siduk Kiri, Kecamatan Kuala Satong. Ia menyatakan, masyarakat setempat mengeluhkan tak maksimalnya SPBU melayani warga setempat dalam pendistribusian BBM.

"Terkecuali ada alasan-alasan tertentu yang dilengkapi data atau dokumen yang sah yang bisa diberikan SPBU bersangkutan, maka SPBU tersebut akan kita maklumi. Kalau alasan mereka bahwa minyak di SPBU itu tidak laku, itu bukanlah alasan. Kita beri warning satu minggulah SPBU itu," tegas M Tohir.

Dalam pengamatan DPRD beberapa hasi sebelumnya, ditemukan SPBU di Siduk Kiri, Kecamatan Kuala Satong yang melayani pembelian menggunakan drum pada malam hari.

"Kalau berdasarkan pemantauan dan berdasarkan keterangan warga, mencapai 20 truk bersama-sama melakukan pengisian BBM menggunakan drum itu sangat tidak masuk akal. Sebabnya, pendistribusian BBM menggunakan truk bagi kecamatan-kecamatan telah kita bagi per zona. Apa yang dilakukan SPBU di Siduk kemarin itu sangat tidak masuk akal," pungkasnya.