Editorial

Ruyati Dipancung, di Mana Pemerintah?

Masih banyak TKI lainnya yang sedang dalam proses peradilan di sana, dan kemungkinan besar dijatuhi hukuman pancung pula.

Ruyati Dipancung, di Mana Pemerintah?
DOK
Ruyati, TKI yang dipancung di Arab Saudi

Kabar mengenai eksekusi mati Ruyati ini sama sekali tak terendus oleh pihak keluarga jauh-jauh hari. Mereka baru diberitahu oleh pemerintah RI pada Minggu (19/06/2011) pagi, sedangkan eksekusi dijalankan pada Sabtu (18/06/2011) waktu setempat.

Perempuan berusia 54 tahun itu divonis mati atas kasus pembunuhan yang terjadi pada 12 Januari 2010. Ruyati dituduh membunuh majikan dengan cara kejam, yakni menusukkan pedang berkali-kali kepada korban.

Di depan pengadilan, Ruyati mengakui perbuatannya tersebut. Ia juga membeberkan, dirinya mendapat pelakuan tak manusiawi dari sang majikan. Siksaan demi siksaan di luar batas kewajaran itulah yang akhirnya menimbulkan tindakan nekad.

Dalam sistem hukum di Arab Saudi, bila seseorang terbukti membunuh, pengadilan akan menjatuhkan hukuman mati, kecuali keluarga korban memberi maaf. Hal inilah yang tidak didapatkan Ruyati, sehingga pengadilan setempat leluasa memutuskan hukuman qisas.

Yang menjadi pertanyaan, mungkin juga gugatan kita, sejauh mana peran pemerintah RI dalam membela warganya yang terancam hukuman mati di negara lain?

Di mana pemerintah ketika Ruyati hendak dijatuhi hukuman mati? Apalah telah ada upaya-upaya yang dilakukan untuk, paing tidak, meringankan hukuman Ruyati? Apalah selama persidangan ia didampingi  pengacara yang ditunjuk pemerintah?

Pertanyaan itu menjadi penting, karena Presiden SBY saat berpidato dalam Konferensi Internasional Labour Organization (ILO) di Jenewa, Swiss, Selasa (14/6), dengan tegas membanggakan peran para TKI atau buruh migran yang merupakan pahlawan devisa karena kerja keras mereka dan pengabdian tanpa pamrih untuk menghidupi keluarga di rumah.

SBY juga menyampaikan 6 program prioritas Indonesia dalam menangani permasalahan bagi buruh. Enam program itu adalah bagian dari upaya pemerintah untuk melindungi para buruh migran, baik dari sektor kesehatan, perlindungan, hingga pendapatan. Pidato SBY tersebut kabarnya mendapat standing applaus dari peserta konferensi.

Hukuman pancung yang dijalani Ruyati, hanya selang empat hari setelah pidato SBY di Konferensi ILO, menjadi ironi tersendiri. Wajar jika kemudian masyarakat mempertanyakan peran dan pelindungan pemerintah kepada warganya di luar negeri, yang oleh SBY telah dideklarasikan di forum internasional sebagai pahlawan devisa.

Filipina, tanpa gembar-gembor di forum dunia, beberapa kali sukses membebaskan warganya dari ancaman hukuman mati di Arab Saudi. Kasus terbaru adalah pada April 2011. Raja Saudi menerima permintaan maaf seorang warga Filipina yang dikenai hukuman mati akibat menyelundupkan narkoba.

Halaman
12
Ikuti kami di
Penulis: Andi Asmadi
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2016
About Us
Help