Senin, 22 Desember 2014
Tribun Pontianak

Ruyati Dipancung, di Mana Pemerintah?

Senin, 20 Juni 2011 11:57 WIB

Ruyati Dipancung, di Mana Pemerintah?
DOK
Ruyati, TKI yang dipancung di Arab Saudi
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - HUKUMAN pancung yang dijalani Ruyati binti Sapubi (54), tenaga kerja wanita Indonesia asal Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, menjadi kabar yang sungguh tidak menyenangkan di akhir pekan ini.

Kabar mengenai eksekusi mati Ruyati ini sama sekali tak terendus oleh pihak keluarga jauh-jauh hari. Mereka baru diberitahu oleh pemerintah RI pada Minggu (19/06/2011) pagi, sedangkan eksekusi dijalankan pada Sabtu (18/06/2011) waktu setempat.

Perempuan berusia 54 tahun itu divonis mati atas kasus pembunuhan yang terjadi pada 12 Januari 2010. Ruyati dituduh membunuh majikan dengan cara kejam, yakni menusukkan pedang berkali-kali kepada korban.

Di depan pengadilan, Ruyati mengakui perbuatannya tersebut. Ia juga membeberkan, dirinya mendapat pelakuan tak manusiawi dari sang majikan. Siksaan demi siksaan di luar batas kewajaran itulah yang akhirnya menimbulkan tindakan nekad.

Dalam sistem hukum di Arab Saudi, bila seseorang terbukti membunuh, pengadilan akan menjatuhkan hukuman mati, kecuali keluarga korban memberi maaf. Hal inilah yang tidak didapatkan Ruyati, sehingga pengadilan setempat leluasa memutuskan hukuman qisas.

Yang menjadi pertanyaan, mungkin juga gugatan kita, sejauh mana peran pemerintah RI dalam membela warganya yang terancam hukuman mati di negara lain?

Di mana pemerintah ketika Ruyati hendak dijatuhi hukuman mati? Apalah telah ada upaya-upaya yang dilakukan untuk, paing tidak, meringankan hukuman Ruyati? Apalah selama persidangan ia didampingi  pengacara yang ditunjuk pemerintah?

Pertanyaan itu menjadi penting, karena Presiden SBY saat berpidato dalam Konferensi Internasional Labour Organization (ILO) di Jenewa, Swiss, Selasa (14/6), dengan tegas membanggakan peran para TKI atau buruh migran yang merupakan pahlawan devisa karena kerja keras mereka dan pengabdian tanpa pamrih untuk menghidupi keluarga di rumah.

SBY juga menyampaikan 6 program prioritas Indonesia dalam menangani permasalahan bagi buruh. Enam program itu adalah bagian dari upaya pemerintah untuk melindungi para buruh migran, baik dari sektor kesehatan, perlindungan, hingga pendapatan. Pidato SBY tersebut kabarnya mendapat standing applaus dari peserta konferensi.

Hukuman pancung yang dijalani Ruyati, hanya selang empat hari setelah pidato SBY di Konferensi ILO, menjadi ironi tersendiri. Wajar jika kemudian masyarakat mempertanyakan peran dan pelindungan pemerintah kepada warganya di luar negeri, yang oleh SBY telah dideklarasikan di forum internasional sebagai pahlawan devisa.

Filipina, tanpa gembar-gembor di forum dunia, beberapa kali sukses membebaskan warganya dari ancaman hukuman mati di Arab Saudi. Kasus terbaru adalah pada April 2011. Raja Saudi menerima permintaan maaf seorang warga Filipina yang dikenai hukuman mati akibat menyelundupkan narkoba.

Mantan Presiden RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur juga pernah menunjukkan kepiawaian diplomasinya ketika berhasil membebaskan TKI asal NTB dari ancaman hukuman pancung, meski belakangan pemerintah tidak mengakui itu peran Gus Dur.

Sungguh kita berharap, janji-janji pemerintah, sebagaimana  dikemukakan SBY dalam konferensi ILO, bukan janji-janji dan retorika semata. Demikian pula apa yang tertuang dalam UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, hendaknya benar-benar dilaksanakan, tidak menjadi aturan di atas kertas saja.

Hal ini penting kita gugat ke pemerintah, termasuk ke Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), karena kasus hukuman pancung yang dialami Ruyati bukanlah yang terakhir.

Masih banyak TKI lainnya yang sedang dalam proses peradilan di sana, dan kemungkinan besar dijatuhi hukuman pancung pula.

Tanpa diplomasi dan peran aktif pemerintah, warga negara kita akan berjatuhan satu per satu di negeri orang, menjadi tumbal dari apa yang disebut oleh SBY sebagai "pahlawan devisa". (****)

Penulis: Andi Asmadi

TRIBUNnews.com © 2014

About Us

Help

Atas